DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang; APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a.pendapatan Daerah;
b.belanja Daerah; dan
c.pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.686.408.247.645,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp215.721.973.057,00 (dua ratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). 5
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.146.678.500,00 (empat miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.205.520.097,00 (empat miliar dua ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.369.774.460,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.462.012.623.420,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.220.557.400,00 (satu triliun seratus delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.792.066.020,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh enam ribu dua puluh rupiah). 6

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.673.651.168,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp7.173.651.168,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.726.408.247.645,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga. 7

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.348.243.872.304,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp674.440.613.606,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.483.999.951,00 (enam ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.639.258.747,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah). 8

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp371.502.915.526,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.991.172.496,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.755.790.659,00 (seratus dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.825.568.171,00 (dua ratus lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.081.576.500,00 (satu miliar delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). 9
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.848.807.700,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.661.459.815,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…