DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp3.385.998.808.720,00 (tiga triliun tiha ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);
9.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp3.385.998.808.720,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah
  1. 1.sebelum perubahan Rp 2.379.581.074.122,00
  2. 2.bertambah Rp 401.157.037.462,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.780.738.111.584,00
2. b.Belanja Daerah
  1. 1.sebelum perubahan Rp 2.840.317.411.456,00
  2. 2.bertambah Rp 520.681.397.264,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.360.998.808.720,00
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan a) sebelum perubahan Rp 485.736.337.334,00 b) bertambah Rp 119.524.359.802,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 605.260.697.136,00
  2. 2.Pengeluaran a) sebelum perubahan Rp 25.000.000.000,00 b) bertambah RP 0,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 580.260.697.136,00 Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.780.738.111.584,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp51.329.967.393,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp296.329.967.393,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp146.845.288.166,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.794.865.997,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp148.640.154.163,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp86.497.854.568,00 (delapan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp40.014.332.459,00 (empat puluh miliar empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp126.512.187.027,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.075.813.311,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp7.581.043.955,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.520.768.937,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp17.101.812.892,00 (tujuh belas miliar seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.124.425.955.595,00 (dua triliun seratus dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp331.610.013.844,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.456.035.969.439,00 (dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.752.568.485.595,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp331.610.013.844,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.084.178.499.439,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp371.857.470.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp10.155.118.527,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp18.217.056.225,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp28.372.174.752,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp1.684.139.648,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp8.470.978.879,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp18.217.056.225,00 (delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp26.688.035.104,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu seratus empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.840.317.411.456,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp520.681.397.264,00 (lima ratus dua puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.360.998.808.720,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; dan
c.belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.875.645.227.283,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp322.489.370.537,42 (tiga ratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma empat dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.198.134.597.820,42 (dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh koma empat dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp777.282.110.479,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp40.662.497.506,00 (empat puluh miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp736.619.612.973,00 (tujuh ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.010.681.967.507,00 (satu triliun sepuluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp350.023.534.226,42 (tiga ratus lima puluh miliar dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam koma empat dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.360.705.501.733,42 (satu triliun tiga ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima juta lima ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma empat dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp86.681.149.297,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.928.333.817,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp99.609.483.114,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp958.172.184.173,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp201.058.210.370,58 (dua ratus satu miliar lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.159.230.394.543,58 (satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga koma lima delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp37.482.902.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.848.916.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.331.818.000,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp159.873.267.822,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp94.191.271.637,58 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma lima delapan rupiah) sehingga menjadi Rp254.064.539.459,58 (dua ratus lima puluh empat miliar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima delapan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp263.057.796.196,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.876.142.058,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp272.933.938.254,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp493.182.459.698,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp69.444.547.485,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp562.627.007.183,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.019.236.985,00 (tiga miliar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.316.696.202,00 (dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.335.933.187,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp1.556.521.472,00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp380.636.988,00 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.937.158.460,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.866.183.644,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.633.816.356,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp460.736.337.334,00 (empat ratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp119.524.359.802,00 (seratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp580.260.697.136,00 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…