DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bontang

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah Judul Bagian Keempat BAB III Bagian Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penataan organisasi pemerintahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Tehnis Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1 ten tang Rcpubl{ Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH . 2 Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kata Bontang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bontang Nomor 3 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kata Bontang Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a.Badan Kepegawaian Daerah;
b.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c.Badan Lingkungan Hidup;
d.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
e.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
f.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
g.Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
1. 2.Mengubah judul Bagian Keempat BAB III, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 'I 3

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan politik;
b.Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bina kesatuan bangsa dan demokrasi;
c.Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan bidang tugasnya.
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Sub Bagian Umum;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. c.Bidang Bina Ideologi dan Politik, membawahkan :
  1. 1.Sub Bidang Bina ideologi dan Kemasyarakatan;
  2. 2.Sub. Bidang Bina Politik dan Pemilu.
4. d.Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi, membawahkan : 1 . Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Wawasan Kebangsaan; { 4
  1. 2.Sub Bidang Pengembangan Demokrasi clan Hak Asasi Manusia.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa clan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Ditetapkan di Bontang pada tanggal 29 Agustus 2014 WALIKOTA BONTANG, Diundangkan di Bontang pada tanggal 29 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG � SYIRAJUDIN c( �!---/ ADIDARMA LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINS! KALIMANTAN TIMUR: (3/2014) 5 ' � '-, � = , __ L - 6i '-� - � ,__ - -- -,_,_ - z ,_,_ _ 2' '--- z -- - Q,_,_ _ " ,_ - 0 z ,_ ' - » ,_ - - r- - - - :::L ' ' tn "' " ,. A ro " -u ,. 0 "' � z i5 c c ,. :". � m 4 "' "' 0 0 " 0, � m "' r "',. 0 0, 0 � i !� e � \;'. - le 0 z -o Q » Q rn 4 0 Q z <: ,, ,, -o " Z z 0 c r " - " - A rn J; \; -u .--L- L__ o rn � � "' - -- ,, z z i � :,. m » ss A » "' "' li t: rn A :,. c � o � ,, z "' ,, " "' Q z > tn rn 4 "' ,, » "' ;,;: z co <: c "' c " z i5 rn ro - � � 0 c 0, <: 0 » � � � :,. - s � :,. rn z " 0, z c z <: Q Z Q Z � ,, Q s Q c O Q "' Q _ z ;; "' ,, Q !!! $ t o "' z » » z le }> " 0 -� » z '--- - "'m A - "m 4,. " � - -- -c m "rn z A � (/) � � {ii � � � Q " Q,. 0 - -z Q ,, " z,, <: 0 le - -

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…