DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meliputi: a. Penyelenggaraan Pemakaman; b. pemindahan lokasi Pemakaman; c. larangan; d. pemeliharaan Pemakaman; dan e. pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Bontang. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daeran yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan4. Pemakaman. Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.5. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk 6. serta pengawasan. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan 7. Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU8. adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan 3 Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 9. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

10.Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau rangka jenazah.
12.Jenazah adalah jasad orang yang telah dinyatakan meninggal dunia.
13.Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) mayat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14.Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keagamaan,
b.pemanfaatan tanah, C. sosial budaya, dan
d.kualitas lingkungan hidup. 4

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu:

a.mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman, mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek b. sosial, budaya, keagamaan dan lingkungan hidup: mengembangkan kawasan Pemakaman sebagai kawasan ruang terbuka hijau: dan untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikand. perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. Cc. Penyelenggaraan Pemakaman, pemindahan lokasi Pemakaman, larangan, pemeliharaan Pemakaman, dand. pengawasan dan pengendalian.e.

Pasal 5

Penyediaan lahan Pemakaman dan lahan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. 5s

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pemakaman harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.setiap Jenazah harus melalui tahap pemulasaraan sesuai agama dan adat istiadat masing-masing:
2. b.Jenazah dimakamkan dengan ayak pada tempat Pemakaman yang telah ditentukar dan dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan
3. c.jarak pengelompokkan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
(2)Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pengurusan Jenazah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tempat Pemakaman terdiri atas:

a.TPU:
b.TPBU,
c.TPK,: dan
d.Krematorium dan tempat penyimpanan abu Jenazah.

Pasal 8

(1)Perolehan lahan TPU diperoleh dari:
1. a.pengadaan lahan oleh Pemerintah Daerah, 6
2. b.wakaf dari perorangan dan/atau Badan Hukum, dan
3. c.hibah oleh pengembang perumakan dan/atau Badan Hukum.
(2)Perolehan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penetapan lokasi TPU ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Lahan TPU dikelola oleh Wali Kota.
(2)Wali Kota dapat melimpahkan pengelolaan lahan TPU kepada Dinas dalam hal:
1. a.pembagian blok Makam,
2. b.pengukuran petak tanah Makam, dan Cc. penentuan posisi Makam Jenazah sesuai dengan petak yang telah ditentukan.
(3)Pembagian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.lahan dibagi menjadi blok,
2. b.setiap blok Makam dibatasi dengan tempat pejalan kaki yang lebarnya paling pendek 1 m (satu meter) dan paling panjang 3 m (tiga meter):
3. c.setiap blok Makam diberi penamaan: 7
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
1. d.setiap blok Makam dibagi menjadi unit dengan diberi tanda berupa angka romawi,
2. e.setiap unit terdiri dari petak Makam dengan diberi nomor urut berupa angka, dan
3. f.setiap Makam harus dirumputisasi. Pengukuran petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
4. a.setiap petak tanah Makam berbentuk persegi panjang:
5. b.panjang Makam berukuran paling panjang 2,5 m (dua koma lima meter),
6. c.lebar Makam berukuran paling panjang 1,5 m (satu koma lima meter):
7. d.kedalaman Makam berukuran paling dalam 1,5 m (satu koma lima meter):
8. e.tinggi timbunan tanah Makam paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter), dan
9. f.jarak antar Makam selebar 0,5 m (ncl koma lima meter). nr Setiap petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a harus diberi tanda berupa nisan Makam dengan bentuk, bahan dan ukuran yang sama. Nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa plakat bertuliskan:
1. a.Nomor petak Makam,
2. b.nama Jenazah: dan
3. c.tanggal lahir dan tanggal meninggal Jenazah. Dalam hal terjadi Pemakaman massal, Wali Kota dapat menetapkan ukuran petak tanah Makam sesuai dengan kebutuhan. Petak tanah Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi Jenazah atau rangka Jenazah. 8
(9)
(1)
(2)
(3)(4
(1)
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, bahan dan ukuran nisan Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Setiap petak tanah Makam dapat digunakan untuk Makam Tumpang, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan. Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada petak tanah Makam anggota keluarga Jenazah atau petak tanah Makam yang tidak mempunyai perpanjangan izin. Dalam hal Makam Tumpang pada petak tanah Makam anggota keluarga Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dilakukan pada petak tanah Makam yang bukan anggota keluarga Jenazah, maka harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas petak tanah Makam yang akan ditumpangi. Dalam hal Makam Tumpang pada petak tanah Makam yang tidak mempunyai perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan dengan izin pihak yang bertanggung jawab atas petak tanar Makam yang akan ditumpangi tanpa melalui izin tertulis dari keluarga ahli waris.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…