DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 yang semula sebesar Rp1.736.408.247.645,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp820.864.419.906,00 (delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam rupiah), sehingga menjadi Rp2.557.272.667.551,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
1. c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2023;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 8 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.736.408.247.645,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp820.864.419.906,00 (delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.557.272.667.551,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan Daerah
1. 1.semula Rp 1.686.408.247.645,00
2. 2.bertambah Rp 474.451.888.426,00 jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.160.860.136.071,00
b.anggaran belanja Daerah
1. 1.semula Rp 1.726.408.247.645,00
2. 2.bertambah Rp 805.864.419.906,00 jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.532.272.667.551,00
c.pembiayaan Daerah
1. 1.semula Rp 40.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp 331.412.531.480,00 jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 371.412.531.480,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah
1. 1.semula Rp 215.721.973.057,00
2. 2.berkurang Rp (7.624.058.862,00) jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 208.097.914.195,00
b.pendapatan transfer
1. 1.semula Rp 1.462.012.623.420,00
2. 2.bertambah Rp 483.722.857.885,00 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.945.735.481.305,00
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah
1. 1.semula Rp 8.673.651.168,00
2. 2.berkurang Rp (1.646.910.597,00) jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 7.026.740.571,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah
  1. 1.semula Rp 130.000.000.000,00
  2. 2.berkurang Rp (23.220.310.000,00) jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 106.779.690.000,00
2. b.retribusi Daerah
  1. 1.semula Rp. 4.146.678.500,00
  2. 2.berkurang Rp. (1.378.126.575,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 2.768.551.925,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  1. 1.semula Rp 4.205.520.097,00
  2. 2.berkurang Rp (614.088.318,00) jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 3.591.431.779,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
  1. 1.semula Rp 77.369.774.460,00
  2. 2.bertambah Rp 17.588.466.031,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 94.958.240.491,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat
  1. 1.semula Rp 1.185.220.557.400,00
  2. 2.bertambah Rp 432.513.104.885,00 jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.617.733.662.285,00
2. b.transfer antar Daerah
  1. 1.semula Rp 276.792.066.020,00
  2. 2.bertambah Rp 51.209.753.000,00 jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 328.001.819.020,00
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah
  1. 1.semula Rp 1.500.000.000,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp 0,00 jumlah hibah setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 1.semula Rp 7.173.651.168,00
  2. 2.berkurang Rp (1.646.910.597,00) jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 5.526.740.571,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi
1. 1.semula Rp 1.348.243.872.304,00
2. 2.bertambah Rp 462.394.251.303,00 jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.810.638.123.607,00
b.belanja modal
1. 1.semula Rp 371.502.915.526,00
2. 2.bertambah Rp 320.934.875.603,00 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 692.437.791.129,00
c.belanja tidak terduga
1. 1.semula Rp 6.661.459.815,00
2. 2.bertambah/berkurang Rp 22.535.293.000,00 jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 29.196.752.815,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai
  1. 1.semula Rp 674.440.613.606,00
  2. 2.bertambah Rp 44.119.499.229,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 718.560.112.835,00
2. b.belanja barang dan jasa
  1. 1.semula Rp 620.483.999.951,00
  2. 2.bertambah Rp 342.278.650.764,00 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 962.762.650.715,00
3. c.belanja hibah
  1. 1.semula Rp 51.639.258.747,00
  2. 2.bertambah Rp 75.996.501.310,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 127.635.760.057,00
4. d.belanja bantuan sosial
  1. 1.semula Rp 1.680.000.000,00
  2. 2.berkurang Rp (400.000,00) jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 1.679.600.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah
  1. 1.semula Rp 0,00
  2. 2.bertambah Rp 1.520.000.000,00 jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 1.520.000.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.semula Rp 59.991.172.496,00
  2. 2.bertambah Rp 195.458.408.701,00 jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 255.449.581.197,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan
  1. 1.semula Rp 102.755.790.659,00
  2. 2.bertambah Rp 23.678.018.936,00 jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 126.433.809.595,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  1. 1.semula Rp 205.825.568.171,00
  2. 2.bertambah Rp 98.186.669.159,00 jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp 304.012.237.330,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.semula Rp 1.081.576.500,00
  2. 2.bertambah Rp 1.859.397.307,00 jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.940.973.807,00
6. f.belanja modal aset lainnya
  1. 1.semula Rp 1.848.807.700,00
  2. 2.bertambah Rp 232.381.500,00 jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan Rp 2.081.189.200,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga:
1. a.semula Rp 6.661.459.815,00
2. b.bertambah/berkurang Rp 22.535.293.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 29.196.752.815,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan
1. 1.semula Rp 50.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp 346.412.531.480,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 396.412.531.480,00
b.pengeluaran pembiayaan
1. 1.semula Rp 10.000.000.000,00
2. 2.bertambah Rp 15.000.000.000,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
1. a.semula Rp 50.000.000.000,00
2. b.bertambah Rp 346.412.531.480,00 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 396.412.531.480,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah:
1. a.semula Rp 10.000.000.000,00
2. b.bertambah Rp 15.000.000.000,00 jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan beserta Target dan Indikator;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah dan Aset Lain- lain;
n.Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (multi years);
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…