DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Mitigasi Bencana Banjir; 3. Kerja Sama; 4. Peran Serta Masyarakat; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum dalam melakukan mitigasi bencana banjir untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Mitigasi Bencana Banjir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MITIGASI BENCANA BANJIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Bencana Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada.
5.Mitigasi Bencana Banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau dampak yang disebabkan oleh Bencana Banjir bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir.

Pasal 2

Mitigasi Bencana Banjir berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan hidup; dan
g.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Mitigasi Bencana Banjir bertujuan untuk:

a.terpenuhinya pembangunan infrastruktur yang mampu mencegah terjadinya Bencana Banjir sehingga air dapat teralirkan dengan cepat dan tepat;
b.sistem pembangunan insfrastruktur secara terpadu sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dengan memperhatikan wilayah tertentu yang berpotensi mengalami bahaya Bencana Banjir; dan
c.ketaatan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya Bencana Banjir.

BAB II

MITIGASI BENCANA BANJIR

Pasal 4

Mitigasi Bencana Banjir dilakukan melalui:

a.perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana Banjir;
b.pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
c.penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional dan modern.

Pasal 5

Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disinkronkan dengan rencana tata ruang Daerah.

Pasal 6

(1)Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan menerapkan aturan strandar teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembangunan infrastruktur Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan sistem peringatan dini;
2. b.pembangunan bangunan pengendali banjir; dan
3. c.penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
(3)Penyediaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
(4)Pembangunan bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.pembangunan kolam depresi;
2. b.pembangunan bendungan;
3. c.pembangunan polder;
4. d.pembangunan sudetan;
5. e.perkuatan tebing sungai;
6. f.peningkatan kapasitas sungai;
7. g.pembangunan rumah pompa dan fasilitasnya;
8. h.pembangunan pintu air; dan/atau
9. i.penataan dan pembangunan drainase.
(5)Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.penyediaan posko Banjir;
2. b.penyediaan penampungan sementara dan fasilitasnya; dan/atau
3. c.kendaraan untuk evakuasi.
(6)Pembangunan bangunan pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
(7)Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib sesuai standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Mitigasi Bencana Banjir berdasarkan rencana induk Mitigasi Bencana Banjir yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.daerah lain;
2. b.pihak ketiga; dan/atau
3. c.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui keikutsertaan secara aktif pada forum peduli Bencana Banjir.
(3)Forum peduli Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk secara suka rela.
(4)Pembentukan forum peduli Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang membidangi bencana Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…