DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Wewenang, Hak Dan Kewajiban, Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Pembinaan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1 ten tang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 4 1 ) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2 0 1 0 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA . 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 . Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3 . Walikota adalah Walikota Bontang.

4.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Pertauran Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, 3 6. kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( 1 ) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : 4

a.Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
c.pelaksanaan ke bij akan penyelenggaraan keterti ban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Pertauran Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertuban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan
g.pelaksanaan tugas lainnya.

(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g meliputi :
1. a.mengikuti proses penyusunan pertauran Perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai keten tuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan 5 !�' yang berskala massal; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Palisi Pamong Praja berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
b.menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindunngan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Pertauran Daerah dan Pertauran Walikota; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Pertauran Daerah dan Peraturan Walikota. 6 .�\

Pasal 7

( 1 ) Palisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Palisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Palisi Pamong Praja wajib :

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembnag di masyarakat;
b.menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Palisi Pamong Praja;
c.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e.menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 9

( 1 ) Palisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan manjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil seusai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7

(2)Palisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai N egeri Sipil se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum. B A B V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

( 1 ) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :

a.Kepala Satuan.
b.Sekretariat membawahkan : 1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2 . Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Dae rah membawahkan : 1 . Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2 . Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan : 1 . Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2 . Seksi Kerjasama.
e.Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan masyarakat membawahkan : 1 . Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional; dan 2 . Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 8 terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh kepala satuan.
(3)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
(4)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat setempat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

( 1 ) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
1. a.Tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
2. b.Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa 9 kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…