( 1 ) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
a.Kepala Satuan.
b.Sekretariat membawahkan :
1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2 . Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Dae rah membawahkan :
1 . Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2 . Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan :
1 . Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2 . Seksi Kerjasama.
e.Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan masyarakat membawahkan :
1 . Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional; dan 2 . Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 8 terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pasal 1 1 ( 1 ) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
(2)Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh kepala satuan.
(3)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
(4)Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat setempat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasat.
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL