DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir, meliputi: a. penataan; b. hak dan kewajiban masyarakat; c. larangan; d. peran serta masyarakat; e. pengawasan dan pengendalian; f. pendanaan; g. Ketentuan penyidik; dan h. Ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Permukiman di Wilayah Pesisir: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 1 Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG Menetapkan : dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PERMUKIMAN DI WILAYAH PESISIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 2 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 3. kewenangan Daerah. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. . Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan5. permukiman. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di 6. darat dan laut. . Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 7. terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.

Pasal 2

(1)Maksud penataan Permukiman di Wilayah Pesisir yaitu untuk mewujudkan permukiman yang layak, asri, bersih, teratur dan lingkungan yang sehat.
(2)Tujuan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir yaitu untuk menata dan menjaga kelestarian lingkungan di Wilayah Pesisir.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. penataan, hak dan kewajiban masyarakat: larangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, dan c. d. e. pendanaan. 3

BAB II

PENATAAN

Pasal 4

Lokasi penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 5

(1)Perencanaan dilakukan oleh Wali Kota.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyusunan:
1. a.perencanaan program dan kegiatan bidang Permukiman di Wilayah Pesisir yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan
2. b.perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir dengan memperhatikan unsur kearifan lokal meliputi: l. 2. penampilan arsitektur bangunan: penggunaan bahan bangunan, keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan: 3. dan sosial masyarakat.4. 4
(3)Perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir berdasarkan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. (4 Perencanaan penataan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Pendataan Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan dengan:
1. a.pendataan jumlah rumah yang ada saat ini:
2. b.pendataan jumlah kepala keluarga dan anggota keluarga: C. pendataan jenis usaha yang berada di permukiman,
3. d.pendataan jenis dan arsitektur perumahan: dan
4. e.identifikasi legalitas tanah dan bangunan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan pertimbangan berkaitan dengan kepadatan penduduk pada lokasi Permukiman di Wilayah Pesisir. 5
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat.

Pasal 7

(l) Pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir dilakukan dengan:

a.menjadikan permukiman yang memiliki nilai estetika dan/atau keindahan:
b.menjadikan permukiman yang layak sebagai tempat wisata sehingga memiliki nilai ekonomis: dan Cc. pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Permukiman di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Pemberian Hak Atas Tanah pada Wilayah Pesisir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat memiliki hak sebagai berikut:

a.menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat: 6
b.memiliki hak atas tanah dan bangunan:
c.mengelola kawasan Permukiman:
d.memiliki unit usaha di kawasan Permukiman: dan
e.menikmati sarana, prasarana dan utilitas umum.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban untuk:

a.menjaga kelestarian lingkungan hidup:
b.menjaga kebersihan Permukiman: Cc. membayar pajak bumi dan bangunan:
d.menjaga sarana, prasarana dan utilitas umum, dan
e.menyediakan tempat mandi, cuci dan kakus di rumah.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 11

Masyarakat dilarang:

a.membuang sampah dan limbah di media air:
b.merusak lingkungan hidup, dan Cc. merusak sarana, prasarana dan utilitas umum.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…