DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Limbah B3 di Daerah yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan untuk dikembalikan sesuai fungsinya. Adapun ruang lingkup pengaturannya, antara lain: a. pengelolaan Limbah B3; b. perizinan; c. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; d. sistem tanggap darurat; e. sistem informasi; f. peran serta masyarakat; g. kerja sama; h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi i. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945: 1 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Bontang. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 4. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup | 6. lain. 'Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 7. yang mengandung B3. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 8: : pengurangan, . penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengurangan Limbah B3 adalah | kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 : sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3 dan/atau penimbun Limbah B3. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, dan/atau pengolah ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk | yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. | Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 4 18. 19, 20. 21. 22. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3. 23. 24. 25. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. | Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. | | 5 26. “27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi |kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 28. pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3, berdasarkan asas: kelestarian dan keberlanjutan: a. keterpaduan, b. kehati-hatian, . keadilan:d. pencemar membayar, | partisipatif, dan£ otonomi Daerah. 6 :

Pasal 3

| Pengelolaan Limbah B3 di Daerah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan untuk dikembalikan sesuai fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengelolaan Limbah B3:
b.perizinan, €C. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup,
d.sistem tanggap darurat:
e.sistem informasi: f. peran serta masyarakat,
g.kerja sama,
h.pembinaan, pengawasan dan evaluasi: dan
i.pembiayaan.

BAB II

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 5

(1)Pengelolaan Limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan: a. Penyimpanan Limbah B3, dan
1. b.Pengumpulan Limbah B3. 7
(2)
(3)(4 Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
1. a.Limbah B3 kategori 1: dan
2. b.Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut sumbernya terdiri atas:
3. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik:
4. b.Limbah B3 dari sumber. spesifik: dan
5. c.Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: |
6. a.Limbah B3 dari sumber spesifik umum, dan '
7. b.Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
(5)
(1)
(2)Setiap jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan rincian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penghasil Limbah B3 wajib:

a.melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya: dan
b.membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan penyimpanan Limbah B3. Catatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengenai: |
a.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3: dan “b.jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3. 8

(3)
(4)6 (e) ?
(8)
(1)Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk inventarisasi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan di Daerah dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan Limbah B3. Pelaporan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada setiap 3 (tiga) bulan. | Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: .
1. a.teguran tertulis: dan/atau
2. b.paksaan Pemerintah Daerah. Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud "pada ayat (6) huruf b meliputi:
3. a.penghentian sementara kegiatan: dan/atau
4. b.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. 9

(2)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.

Pasal 8

Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan: a. b.

(1)
(2)
(3)
(1)lokasi Penyimpanan Limbah B3: fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran | Lingkungan Hidup: dan dan peralatan penariggulangan keadaan darurat. |

Pasal 9

Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Penghasil Limbah B3.

Pasal 10

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:

a.bangunan,
b.tangki dan/atau kontainer:
c.silo,
d.tempat tumpukan limbah fwaste pile): 10

(2)
(3)
1. e.waste impoundment, dan/atau
2. i.bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu .pengetahuan dan teknologi. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
1. a.Limbah B3 kategori 1:
2. b.Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik: dan
3. c.Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah t — B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11

Peralatan penanggulangan keadaan darurat | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit meliputi: a. b. alat pemadam api: dan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…