DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Harta Benda Wakaf; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan; 5. Evaluasi dan Pelaporan; 6. Kerja Sama; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran wakaf dalam pranata keagamaan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya;
c.bahwa wakaf produktif di Kota Bontang perlu dilakukan pengembangan agar dapat mewujudkan pemanfaatan harta benda wakaf produktif yang ekonomis untuk kepentingan ibadah dan pengembangan agama Islam serta memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan harta benda wakaf di Kota Bontang diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Wakaf Produktif di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
5.Wakaf Produktif adalah harta benda Wakaf yang dikelola dan dapat dikembangkan untuk kegiatan produktif dan menghasilkan nilai ekonomi yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan Wakaf seperti Wakaf untuk pertanian, pertokoan, perkebunan, dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
7.Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8.Mauquf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda Wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf.
9.Harta Benda Wakaf Produktif yang selanjutnya disebut Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif dan telah memiliki akta ikrar Wakaf yang dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar Wakaf.
10.Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Pasal 2

Pengembangan Wakaf Produktif Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keterpaduan;
b.keterbukaan;
c.profesional;
d.kemanfaatan;
e.akuntabilitas;
f.peribadahan; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Pengembangan Wakaf Produktif Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan produktivitas Nazhir yang mandiri dalam melakukan pengelolaan Wakaf Produktif;
b.mewujudkan Wakaf Produktif yang bernilai ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.memperkuat tanggung jawab sosial serta memberikan kesempatan bagi umat Islam menjalankan perintah agamanya untuk membantu masyarakat tidak mampu secara ekonomi; dan
d.mewujudkan integrasi pengembangan Wakaf Produktif dengan rencana pembangunan Daerah.

BAB II

JENIS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 4

Jenis Harta Benda Wakaf untuk tujuan Produktif meliputi:

a.benda tidak bergerak;
b.benda bergerak selain uang; dan/atau
c.benda bergerak berupa uang.

Pasal 5

(1)Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.hak milik atas tanah yang kepemilikan dan penguasaannya dikuasai penuh oleh Wakif;
2. b.hak guna bangunan, hak guna usaha, dan/atau hak pakai di atas tanah negara;
3. c.bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. d.tanaman dan benda lain yang terdapat di atas tanah milik Wakif;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun atas nama Wakif;
6. f.area perikanan budi daya; dan/atau
7. g.benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus berasal dari sumber yang halal dan bebas dari segala sitaan, sebagai objek sengketa, objek tindak pidana, atau menjadi objek jaminan.

Pasal 6

(1)Benda tidak bergerak berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya.
(2)Wakaf berupa tanah dengan status hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai tidak dapat menjadi objek Wakaf selama-lamanya kecuali mengikuti waktu yang ditentukan atau terjadi perubahan status tanah menjadi hak milik.

Pasal 7

Benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.kapal;
b.kendaraan bermotor;
c.mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
d.logam dan batu mulia; dan/atau
e.benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 8

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang- undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi:

a.surat berharga yang berupa:
1. 1.saham;
2. 2.surat utang negara;
3. 3.obligasi pada umumnya; dan/atau
4. 4.surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b.kekayaan intelektual yang berupa:
1. 1.hak cipta;
2. 2.merek;
3. 3.paten;
4. 4.desain industri; dan/atau
5. 5.perlindungan varietas tanaman.
c.hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. 1.hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
2. 2.perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Pasal 9

(1)Benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa mata uang rupiah.
(2)Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.
(3)Wakif yang akan mewakafkan benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

Wali Kota melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan Wakaf Produktif Daerah.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…