DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Pendirian; Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Perizinan; Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kehadiran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dinamika pasar global dan perkembangan ekonomi sehingga kemitraan dengan pelaku ekonomi skala kecil, menengah, dan koperasi perlu diwujudkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang SALINAN 2 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

3 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu arena tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan 4 kegiatan perdagangan barang.
9.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departmen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai UMKM.
11.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
12.Penyelenggaraan adalah berbagai kegiatan dalam untuk mewujudkan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, antara pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
14.Pengelolaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
15.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
16.Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, UMKM dan Koperasi agar tetap eksis dan berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat 5 agar dapat bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berasaskan:

a.keadilan;
b.manfaat;
c.berkepastian usaha;
d.kejujuran usaha;
e.keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
f.kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebagai penggerak utama kegiatan Pasar Rakyat;
b.memberikan kepastian berusaha tanpa ada kekhawatiran akan tergusur oleh pelaku ekonomi skala besar yang berkarakter monopoli;
c.memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
d.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di satu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat yang telah ada; dan
e.memberikan pengaturan mengenai pola kemitraan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 4

6 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendirian;
b.Pasar Rakyat;
c.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d.perizinan;
e.kemitraan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 5

(1)Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
2. b.Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
(2)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperhatikan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.potensi ekonomi daerah setempat;
3. c.aksebilitas wilayah;
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan permukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
7. g.jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak dan jumlah pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

7 PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri atas:
1. a.Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, terdiri atas:
  1. 1.Pasar Rakyat tipe A;
  2. 2.Pasar Rakyat tipe B;
  3. 3.Pasar Rakyat tipe C; dan
  4. 4.Pasar Rakyat tipe D.
2. b.Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
3. c.Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi);
4. d.Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi); dan
5. e.Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitias pedagang paling sedikit 100 (seratus) 8 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2000 m2 (dua ribu meter persegi).

Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

Pasal 8

(1)Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
(2)Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dalam aspek:
1. a.lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat; dan 9
2. b.memberikan perlindungan dari ancaman pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.

Pasal 10

(1)Dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan pada aspek:
1. a.pembinaan terhadap Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
2. b.peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
3. c.pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
4. d.fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
5. e.mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
(2)Dalam rangka memberikan pemberdayaan Pasar Rakyat, usaha menengah dan koperasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…