DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler, meliputi: a. penerima layanan Transportasi Jemaah Haji Reguler; b. penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler; c. jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler; d. peran serta masyarakat; e. monitoring dan evaluasi; f. pengawasan; dan g. pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 1 IA Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345i: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1, 2. 10. Daerah adalah Kota Bontang. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daeran yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 4. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah 5. Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaak Eaji yang men'alankan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan darat yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan ibadah haji. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi. 7. Je 8. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi. Panitia Pemberangkatan dan Pemwangan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPPIHD adalah Panitia yang dibentuk Wali Kota urtuk melaksanakan penyelenggaraan transportasi Jemaah Eaji. 3

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilakukan dengan memperhatikan asas:

a.syariat,
b.amanah,
c.keadilan,
d.kemaslahatan,
e.kemanfaatan,
f.keselamatan, keamanan,
h.transparansi,
1. 1.akuntabilitas, dan
j.partisipatif.

Pasal 3

& Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler bertujuan untuk memberikan pelayanaan transportasi bagi Jemaah Haji Reguler dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penerima layanan Transportasi Jemaah Haji Reguler,
b.penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler:
c.jenis pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler,
d.peran serta masyarakat,
e.monitoring dan evaluasi:
f.pengawasan: dan Je
g.pembiayaan. 4

BAB II

PENERIMA LAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

Pasal 5

Penerima layanan Transportasi Haji merupakan Jemaah Haji Reguler Daerah. BAB IH PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI REGULER

(1)
(3)(9
(1)

Pasal 6

Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler meliputi tahapan:

a.perencanaan, dan
b.pelaksanaan. Perencanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal penyediaan jenis pelayanan dan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji

(2)Je Reguler. Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b daiam hal pelaksanaan perjalanan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah. Je Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji.

Pasal 7

Perencanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan keagamaan. 5

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daeran dan instansi terkait dalam hal melaksanakan perencanaan Transportasi Jemaah Haji.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji Reguler dilaksanakan oleh PPPIHD. Je
(2)PPPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah. Je
(3)PPPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

JENIS PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJ! REGULER

Pasal 9

(1)Transportasi Jemaah Haji Reguler diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan Transportasi.
(2)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan transportasi dari Daerah ke Embarkasi,
2. b.pelayanan transportasi dari Debarkasi ke Daerah, Cc. pelayanan bagasi,
3. d.pelayanan konsumsi, dan
4. e.pelayanan operasional lainnya.
(3)Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.pelayanan penginapan:
2. b.pelayanan kesehatan, 6
3. c.pelayanan keamanan, dan
4. d.upacara pelepasan dan penyambutan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat berhak dan dapat berperar serta menyebarkan informasi penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler yang meliputi:

a.bentuk layanan,
b.waktu pelaksanaan, dan C. penanggung jawab penyelenggaraan transportasi.

Pasal 11

(1)Masyarakat dapat melaporkan dan mergadukan pelanggaran pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji Reguler kepada Wali Kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…