DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Nama dan Tempat Kedudukan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Jangka Waktu Berdiri; 6. Besarnya Modal Dasar; 7. Ketentuan Lain-lain; 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mengembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan sumber daya alam melalui perusahaan perseroan daerah secara efektif, efisien, dan profesional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali SALINAN diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak, gas, dan energi.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
7.Komisaris adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
8.Direksi adalah organ PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) serta mewakili PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mengelola dan mengoperasikan bidang jasa pertambangan, pengolahan dan perdagangan minyak, gas bumi, dan energi secara profesional dalam rangka mengambil manfaat untuk pembangunan bagi masyarakat dan pemerintahan Daerah.
(2)PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. b.memanfaatkan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi serta mengembangkan industri hulu dan hilir yang organik maupun bukan organik untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah;
3. c.menguasai teknologi, manajerial, dan finansial yang berkaitan dengan sumber daya alam khususnya minyak, gas bumi, dan energi baik dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan; dan
4. d.memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.

Pasal 4

(1)PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dapat mendirikan kantor cabang di luar Daerah sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) meliputi:
1. a.pengolahan, pengelolaan, pengangkutan, dan penjualan minyak dan gas bumi, serta industri petro kimia;
2. b.pendistribusian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan energi; dan
3. c.pembangkitan, penyediaan, penyewaan, dan penjualan tenaga listrik baik dari energi fosil maupun dari energi baru dan terbarukan.
(2)Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak swasta di dalam negeri dan/atau luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 7

(1)Modal dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas saham.
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya sebesar:
1. a.Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.Rp30.235.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh Koperasi Praja Sejahtera Bontang.
(3)Sisa pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang pencairannya dilaksanakan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.
(4)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(5)Pemenuhan modal dasar yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).
(2)Penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Anggaran Dasar PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019