DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Indonesia, Kota Bukittinggi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380;
16.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok 3
19.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 200 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a. sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Orang adalah setiap orang pribadi sebagai pelaksana hak dan kewajiban.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
11.Perokok aktif adalah orang yang langsung melakukan aktifitas merokok dalam arti menghisap rokok yang telah dibakar.
12.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau. 13.a.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang tempat merokok yang disediakan pada kawasan tanpa rokok.
14.Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
15.Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya. 5
16.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/madrasah, perguruan tinggi, pendidikan non formal, informal, Taman Pendidikan Alquran/Taman Pendidikan Seni Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
17.Tempat Anak-Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
18.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
19.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22.Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
23.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24.Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. 6

3.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 dihapus, diantara ayat

(2)dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban :
1. a.Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang dapat berupa pamflet atau audio visual;
2. b.Dihapus;
3. c.Melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untuk tidak merokok.
(2a)Pimpinan Badan pada tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, menyediakan tempat khusus merokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA LARANGAN IKLAN ROKOK

Pasal 6A

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang memasang atau memperlihatkan iklan dan produk rokok.
(2)Tidak termasuk larangan bagi orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan olahraga dan kesenian tingkat nasional, yang diselenggarakan oleh panitia pusat.
(3)Bagi orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemasangan iklan rokok wajib mempunyai izin dari Walikota.
(4)Izin pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f 7 yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNl)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
(2)Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNl)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
(3)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan /atau gedung tertutup.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal dan angkutan umum, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat gedung atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

7.Diantara huruf c dan huruf d Pasal 23, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c.1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

a.Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
b.Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok. 8
c.Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok. c.1.Memberitahukan kepada perokok untuk merokok di tempat khusus pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g.
d.Memberitahu pemilik, pengelola dan penangungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
e.Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
1. 8.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.Teguran tertulis pertama;
2. b.Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi , diberikan teguran tertulis kedua;
3. c.Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi , diberikan teguran tertulis ketiga;
4. d.Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan;
5. e.Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

9.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 BAB yakni BAB XA dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 diisipkan 1 Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XA

Pasal 28A

Ketentuan BAB III A Pasal 6A mulai berlaku tanggal 1 Desember 2014.

10.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. Ditetapkan di : Bukittinggi pada tanggal : 2014 WALIKOTA BUKITTINGGI, ISMET AMZIS Diundangkan di : Bukittinggi pada tanggal : 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, YUEN KARNOVA LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diundangkan pada tanggal 27 Januari 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1) merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembatasan merokok ini tujuannya tidak lain hanyalah semata-mata untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat, serta untuk menjaga dan menjadikan masyarakat yang sehat dan terhindar dari pengaruh asap dan candu rokok dengan menetapkan kawasan tanpa rokok.Data menunjukkan bahwa penyakit yang ditimbulkan akibat kecanduan merokok sangat banyak dan sangat membahayakan jiwa para perokok. Bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 tanggal 17 April 2012, dengan amar Putusan yang Menyatakan:  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; • Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 5063) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang belum mengakomodir tempat khusus untuk merokok perlu dilakukan perubahannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380;
16.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
18.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok 3
19.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 200 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukttinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 13a. sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 4
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Orang adalah setiap orang pribadi sebagai pelaksana hak dan kewajiban.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
11.Perokok aktif adalah orang yang langsung melakukan aktifitas merokok dalam arti menghisap rokok yang telah dibakar.
12.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13.Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau. 13.a.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang tempat merokok yang disediakan pada kawasan tanpa rokok.
14.Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
15.Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya. 5
16.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/madrasah, perguruan tinggi, pendidikan non formal, informal, Taman Pendidikan Alquran/Taman Pendidikan Seni Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
17.Tempat Anak-Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
18.Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
19.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
20.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22.Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
23.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24.Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. 6

3.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 dihapus, diantara ayat

(2)dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban :
1. a.Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang dapat berupa pamflet atau audio visual;
2. b.Dihapus;
3. c.Melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untuk tidak merokok.
(2a)Pimpinan Badan pada tempat kerja dan tempat umum yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, menyediakan tempat khusus merokok.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) diatur dengan Peraturan Walikota.

4.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA LARANGAN IKLAN ROKOK

Pasal 6A

(1)Setiap orang dan/atau Badan dilarang memasang atau memperlihatkan iklan dan produk rokok.
(2)Tidak termasuk larangan bagi orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan olahraga dan kesenian tingkat nasional, yang diselenggarakan oleh panitia pusat.
(3)Bagi orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemasangan iklan rokok wajib mempunyai izin dari Walikota.
(4)Izin pemasangan iklan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f 7 yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNl)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
(2)Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNl)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
(3)Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan /atau gedung tertutup.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal dan angkutan umum, kecuali pada tempat khusus merokok yang telah disediakan.
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat gedung atau tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

7.Diantara huruf c dan huruf d Pasal 23, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c.1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

a.Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
b.Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok. 8
c.Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok. c.1.Memberitahukan kepada perokok untuk merokok di tempat khusus pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g.
d.Memberitahu pemilik, pengelola dan penangungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
e.Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
1. 8.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.Teguran tertulis pertama;
2. b.Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi , diberikan teguran tertulis kedua;
3. c.Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi , diberikan teguran tertulis ketiga;
4. d.Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan;
5. e.Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

9.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 BAB yakni BAB XA dan diantara Pasal 28 dan Pasal 29 diisipkan 1 Pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XA

Pasal 28A

Ketentuan BAB III A Pasal 6A mulai berlaku tanggal 1 Desember 2014.

10.Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :