DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Indonesia, Kota Bukittinggi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum
c.bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bukittinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
13.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846). 3
15.Undangt-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
26.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7); 4
27.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
28.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
29.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).
30.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).
31.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 5 organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara baru dan atribut bangunan pendukungnya atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
9.Rencana Teknis Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
10.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12.Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik Menara Telekomunikasi atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
13.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
14.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan sendiri atau bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16.Pengelolaan Menara adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian menara di Kota Bukittinggi dengan mengacu kepada prinsip pengelolaan menara secara nasional. 6
17.Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
18.Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya Telekomunikasi.
19.Garis Sempadan Jalan/sungai adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/ atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
20.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
21.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22.Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23.Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
24.Menara Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25.Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk menempatkan Menara Telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan Jaringan Telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan Telekomunikasi.
26.Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
27.Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual menara telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
28.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh 7 Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
31.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
32.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang memuat ketentuan pidana.
37.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

a.Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 8
b.Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara dan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
c.Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

BAB III

IMB MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
(2)IMB Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

(1)Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
(2)Persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh Pemohon.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1. a.Rencana pembangunan menara telekomunikasi;
2. b.Jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar menara telekomunikasi;
3. c.Teknis pembangunan menara telekomunikasi;
4. d.Manfaat pembangunan menara telekomunikasi; dan
5. e.Efek radiasi menara telekomunikasi.
(4)Hasil kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi;
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan warga, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah serta diketahui oleh Camat se-tempat.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9

Pasal 7

Penyelenggaraan IMB Menara Telekomunikasi dikelola oleh SKPD yang menangani bidang perizinan.

Pasal 8

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Walikota melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
(2)Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Bangunan menara telekomunikasi di atas tanah; atau
2. b.Bangunan menara telekomunikasi yang menempel pada bangunan/ gedung.
(3)IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau penambahan.

Pasal 9

(1)Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.Persyaratan administrasi; dan
2. b.Persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Surat permohonan;
2. b.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. c.Surat kuasa apabila permohonan tidak diajukan oleh Pemohon sendiri;
4. d.Bukti status penguasaan tanah dan bangunan;
5. e.Surat Keterangan Rencana Kota (Advis Planning) dari SKPD teknis.
6. f.Rekomendasi lingkungan dari SKPD teknis.
7. g.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
8. h.Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
9. i.Tanda lunas PBB tahun terakhir tanah lokasi bangunan menara;
10. j.Informasi rencana penggunaan Menara Bersama;
11. k.Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara Telekomunikasi yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah se-tempat; 10
12. l.Berita acara sosialisasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
13. m.Surat Pernyataan di atas Materai untuk kesediaan menyewakan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan kepada penyedia Telekomunikasi lainnya untuk digunakan sebagai Menara Telekomunikasi bersama.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
1. a.Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak dan detail serta perhitungan struktur;
2. b.Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi termasuk geoteknik tanah;
3. c.Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum
c.bahwa dalam Pasal 110 huruf n Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum dan daerah diberi kewenangan memungut retribusinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Bukittinggi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
13.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846). 3
15.Undangt-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
16.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
26.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7); 4
27.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
28.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
29.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).
30.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).
31.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI dan WALIKOTA BUKITTINGGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota Bukittinggi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 5 organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola dan memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
7.Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara baru dan atribut bangunan pendukungnya atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
9.Rencana Teknis Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
10.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rencana bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12.Pemohon adalah pemilik atau calon pemilik Menara Telekomunikasi atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
13.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
14.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
15.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan sendiri atau bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
16.Pengelolaan Menara adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian menara di Kota Bukittinggi dengan mengacu kepada prinsip pengelolaan menara secara nasional. 6
17.Pengelola Menara adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
18.Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya Telekomunikasi.
19.Garis Sempadan Jalan/sungai adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/ atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
20.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
21.Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22.Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23.Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
24.Menara Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk Menara Telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25.Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk menempatkan Menara Telekomunikasi dengan menggunakan standar teknik perencanaan Jaringan Telekomunikasi yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan Telekomunikasi.
26.Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
27.Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual menara telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi.
28.Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan/atau diberikan oleh 7 Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
31.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemberian izin gangguan.
32.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang memuat ketentuan pidana.
37.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bangunan menara telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

a.Mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 8
b.Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara dan segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
c.Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

BAB III

IMB MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1)Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
(2)IMB Menara Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

(1)Penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dalam melakukan pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
(2)Persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah terlebih dahulu dilakukan sosialisasi rencana pembangunan menara telekomunikasi oleh Pemohon.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1. a.Rencana pembangunan menara telekomunikasi;
2. b.Jaminan keamanan dan keselamatan warga sekitar menara telekomunikasi;
3. c.Teknis pembangunan menara telekomunikasi;
4. d.Manfaat pembangunan menara telekomunikasi; dan
5. e.Efek radiasi menara telekomunikasi.
(4)Hasil kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi;
(5)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan warga, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah serta diketahui oleh Camat se-tempat.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberian IMB Menara Telekomunikasi didasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 9

Pasal 7

Penyelenggaraan IMB Menara Telekomunikasi dikelola oleh SKPD yang menangani bidang perizinan.

Pasal 8

(1)Pemohon mengajukan permohonan IMB Menara Telekomunikasi kepada Walikota melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
(2)Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Bangunan menara telekomunikasi di atas tanah; atau
2. b.Bangunan menara telekomunikasi yang menempel pada bangunan/ gedung.
(3)IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi, atau penambahan.

Pasal 9

(1)Permohonan IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.Persyaratan administrasi; dan
2. b.Persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Surat permohonan;
2. b.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. c.Surat kuasa apabila permohonan tidak diajukan oleh Pemohon sendiri;
4. d.Bukti status penguasaan tanah dan bangunan;
5. e.Surat Keterangan Rencana Kota (Advis Planning) dari SKPD teknis.
6. f.Rekomendasi lingkungan dari SKPD teknis.
7. g.Foto copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
8. h.Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi Penyedia Menara yang berstatus perusahaan terbuka;
9. i.Tanda lunas PBB tahun terakhir tanah lokasi bangunan menara;
10. j.Informasi rencana penggunaan Menara Bersama;
11. k.Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara Telekomunikasi yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah se-tempat; 10
12. l.Berita acara sosialisasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
13. m.Surat Pernyataan di atas Materai untuk kesediaan menyewakan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan kepada penyedia Telekomunikasi lainnya untuk digunakan sebagai Menara Telekomunikasi bersama.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
1. a.Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak dan detail serta perhitungan struktur;
2. b.Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi termasuk geoteknik tanah;
3. c.Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam 2 (dua) rangkap.