DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab, Wewenang, Hak dan Kewajiban; 3. Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; 4. Pelayanan Kesehatan; 5. Pemulihan Ekonomi Dan Sosial; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Sosialisasi Dan Pengawasan; 8. Pengelolaan Data Dan Informasi Pandemi Covid-19; 9. Koordinasi Dan Kerja sama Penegakan Hukum; 10. Penghargaan; 11. Pendanaan; 12. Sanksi Administratif; 13. Larangan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, Menggingat perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan Pandemi COVID-19;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang ... - 2
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 1 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 1 1 . Peraturan . . . - 3 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 T ah u n 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12.Peraturan Presiden Nomor 1 7 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentangPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur urusan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19.
(2)Penanggulangan Pandemi COVJD-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan/Gugus Togas yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
(3)Pelaksanakan penanggulangan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh Satuan/Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
(4)Susunan personalia dan tugas pokok Satuan/Gugus Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Pasal . . . - 6

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kesehatan penye bar an pen u laran OVID-19; masyarakat dari
b.meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan;
c.memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19;
d.memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulanan COVID-19; dan
e.membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha dalam penanggulanan COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat;
d.pelayanan kesehatan;
e.pemulihan ekonomi dan sosial;
f.peran serta masyarakat;
g.sosialisasi dan pengawasan;
h.pengelolaan data dan informasi pandemi COVID-19;
i.koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
j.penghargaan;
k.pendanaan; I. sanksi administratif; dan
m.larangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 bertanggung jawab:

a.melind ungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
b.melindungi . . . - 7
b.melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
c.melakukan tindakan pencegahan, pengendalian dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
d.memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Pandemi COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 berwenang:

a.melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
b.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVTD- 1 9 .

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menyusun dokumen Rencana Operasi Penanganan COVID-19 di Daerah.
(2)Rencana Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.perencanaan, koordinasi dan monitoring;
2. b.komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.surveilans, tim gerak cepat, analisis risiko, penyelidikan epidemiologi;
4. d.pintu masuk wilayah daerah dan transportasi;
5. e.laboratorium;
6. f.pengendalian infeksi;
7. g.manajemen kasus;
8. h.dukungan operasional dan logistik; dan
  1. 1.keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial pada wilayah daerah dalam kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.
(3)Penyusunan . . . - 8
(4)Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen Rencana Operasi Nasional COVID-19 dan dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait
(5)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Setiap orang/badan dalam penyelenggaraan penanggulangan Pandemi COVID-19 berhak:

a.memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
b.memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai kebijakan penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah;
c.memperoleh insentif/stimulus/bantuan ekonomi/bantuan sosial untuk mengurangi dampak Pandemi COVID-19; dan
d.ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 wajib:

a.menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; dan
b.menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: 1 . c uci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
1. 2.menggunakan masker di luar rumah; dan
2. 3.menjagajarak fisik (physical distancing). Pasal . . . - 9

Pasal 10

Setiap pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pandemi COVID-19, wajib:

a.menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standart atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
b.melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan berakivitas di lingkungan keja;
c.melaksanakan pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing);
d.melakukan pembersihan dan disinfektan Iingkungan secara berkala;
e.meningkatkan kedisiplinan pad a prilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
f.melakukan sosialisasi , edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
g.memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

(1)Wali Kota memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan tingkat resiko penularan COVID-19 di Daerah.
(2)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktifitas Juar rumah yang dilakukan oleh:
1. a.setiap orang; dan/atau
2. b.pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang berdomisili dan/atau berkegiatan di dalam Daerah.
(3)Pembatasan . . . - 1 0
(3)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
2. b.bekerja di tempat kerja;
3. c.keagamaan di rumah ibadah;
4. d.usaha;
5. e.sosial dan budaya;
6. f.fasilitas umum;
7. g.moda transportasi;
8. h.perjalanan dari luar daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelayanan kesehatan selama masa Pandemi COVID-19 yaitu meliputi:
1. a.menekan transmisi COVID-19 dari manusia ke manusia;
2. b.memberikan perawatan dan dukungan kepada Pasien positif COVID-19 dan keluarganya;
3. c.memastikan kesinambungan layanan kesehatan esensial selama Pandemi COVID-19; dan
4. d.memperkuat sistem ketahanan kesehatan di Daerah.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas pemeriksaan Jaboratorium;
2. b.peningkatan penemuan kasus aktif, pelacakan dan pemantauan kontak;
3. c.pencegahan penularan COVID-19 kepada petugas kesehatan, pasien, dan pengunjung dengan mendukung penerapan praktik Pencegahan clan Pengenclalian Infeksi yang sesuai di fasilitas perawatan kesehatan;
4. d.peningkatan sistem pelaporan berbasis kasus; clan
5. e.peningkatan pengawasan kasus berbasis masyarakat.
(3)Kebijakan . . . - 1 1
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
1. a.pemetaan dan penilaian kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
2. b.peningkatan kapasitas instalasi gawat darurat, obat-obatan, alat perlindungan diri dan peralatan kesehatan;
3. c.penyediaan shelter untuk fasi!itas karantina dan isolasi mandiri;
4. d.pengintegrasian layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial;
5. e.peningkatan kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk triase, pemantauan status kesehatan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan, clan layanan telemedis daring;
6. f.peningkatan pengelolaan limbah kesehatan; dan
7. g.peningkatan kapasitas manajemen jenazah positif COVID-19.
(4)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
1. a.penilaian terhadap pemberian layanan kesehatan komprehensif dan esensial yang ada;
2. b.pengembangan peta jalan untuk pengurangan layanan bertahap dari layanan kesehatan komprehensif ke esensial;
3. c.pengembangan rencana aksi untuk pemberian layanan kesehatan essensial;
4. d.optimalisasi pengaturan pemberian layanan dan usulan model alternatif untuk pemberian perawatan untuk layanan kesehatan penting lainnya;
5. e.perlindungan kepada Pasien
6. f.penetapan kriteria dan protokol yang jelas untuk membawa pasien dari komunitas ke fasilitas pelayanan kesehatan at.au antar layanan.
(6)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, meliputi:
1. a.pengembangan rencana pemulihan daerah;
2. b.penguatan sistem pengawasan clan deteksi kasus COVID-19;
3. c.pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur untuk penyelidikan wabah penyakit menular serta rujukan laboratorium yang sesuai;
4. d.penguat . . . - 1 2
5. d.penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi serta Alat Pelindung Diri di fasilitas pelayanan kesehatan Daerah dan swasta; dan
6. e.peningkatan kuantitas dan kualitas ruangan isolasi penyakit menular pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009