Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Wali Kota adalah Wali Kata Cilegon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Selcretariat Daerah Kota Cilegon.
6.Sekretariat . . .
- 4
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
7.Inspektorat adalah Inspcktorat Kota Cilegon.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota Cilegon.
9.Sadan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Daerah.
10.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
1 1 . Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
12.Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
13.Tipe C adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Kota Cilegon.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAD . . . - 5 BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan dan Susunan