DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pembentukan UPTD Bab IV Staf Ahli Wali Kota Bab V Kepegawaian Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan untuk menyederhanakan birokrasi terdapat beberapa Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan nomenklatur dan tipeloginya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang . . . Mengingat - 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur clan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 9, Peraturan . . . - 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 1 2 . Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Baru (Lembaran Daerah Kata Cilegon Tahun 2002 Nomor 124 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WAL! KOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Cilegon.

2.Wali Kota adalah Wali Kata Cilegon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Selcretariat Daerah Kota Cilegon.
6.Sekretariat . . . - 4
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
7.Inspektorat adalah Inspcktorat Kota Cilegon.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota Cilegon.
9.Sadan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Daerah.
10.Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. 1 1 . Tipe A adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang besar.
12.Tipe B adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang.
13.Tipe C adalah ukuran hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.
14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Kota Cilegon.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAD . . . - 5

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perrnukiman;
5. 5.Dinas Kebakaran dan Penyelamatan;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja;
7. 7.Dinas Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup; 1 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. 12.Dinas Perhubungan;
12. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
13. 14.Dinas Koperas1, Usaha Keil dan Menengah;
14. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
16. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. 18.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;dan
18. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
e.Badan . . . - 6
e.Sadan, terdiri atas: 1 . Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
2. 3.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;dan
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.Kecamatan.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf f, terdiri atas:

a.Kecamatan Cibeber;
b.Kecamatan Purwakarta;
c.Kecamatan Ciwandan;
d.Kecamatan Citangkil;
e.Kecamatan Cilegon;
f.Kecamatan Jombang;
g.Kecamatan Gerogol;dan
h.Kecamatan Pulomerak.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B, adalah unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
(2)Sekretariat . . . - 7
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe B, adalah unsur staf pendukung DPRD.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan lnspektorat tipe B, adaiah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Pasal 5

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 merupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
(2)Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 merupakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(3)Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 merupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.
(4)Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud daiam huruf d angka 4 merupakan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(5)Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 5 merupakan tipe C, menyelenggarakan sub urusan kebakaran pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(6)Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6 merupakan tipe C, menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(7)Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7 merupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
(8)Dinas ... - 8
(8)Dinas Tenaga Kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8 rnerupakan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
(9)Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9 rnerupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pernberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(10)Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10 merupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. ( 1 1 ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf d angka 1 1 merupakan tipelogi B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan ctan pencatatan sipil.
(12)Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf ct angka 12 merupakan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bictang perhubungan.
(13)Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 13 merupakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
(14)Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14 merupakan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
(15)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(16)Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16 merupakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan bidang pariwisata. ( 17) Dinas . . . - 9
(17)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 17 merupakan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
(18)Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18 merupakan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian.
(19)Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19 merupakan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Pasal 6

( 1 ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 merupakan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan, penelitian dan pengembangan.

(2)Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 merupakan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan.
(3)Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 merupakan tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
(4)Sadan Penanggulangan Bencana Daearah, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4 merupakan tipe B, menyelenggarakan sub urusan bencana pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
(5)Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5 merupakan tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan umum. Pasal ... - 10

Pasal 7

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan Kecamatan dengan tipe A.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan Kecamatan dengan tipe B.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Dalam menetapkan besaran dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus melandaskan pada asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 10

(1)Pada Dinas dan Badan, dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB . . . - 1 1 BAB!V STAF AHLI WALI KOTA Pasal 1 1
(1)Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota. B AB V KEPEGAWAIAN

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016