DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan Bab IV Susunan Organisasi Bab V Tugas Dan Fungsi Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pengaturan mengenai kelembagaan pusat kesehatan hewan sehingga perlu diganti; c.bahwa …
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan …
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
7.Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama. 6.Dinas …
6.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
8.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan jabatan administrator.
9.Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, merupakan jabatan administrator.
10.Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan jabatan pengawas.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.
12.Kepala UPTD Kelas A adalah Kepala UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon merupakan jabatan pengawas.
13.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon merupakan jabatan pengawas.
14.UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat menggunakan atau mengkonsumsi bahan makanan asal hewan di Kota Cilegon.
15.UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melayani pemotongan hewan serta penyediaan daging hewan yang telah terjamin kualitas kesehatan hewan yang telah dipotong dan siap dipasarkan.
16.UPTD …
16.UPTD Kawasan Pertanian Terpadu adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menyediakan lahan kawasan yang berisi fasilitas dari sub sektor pertanian berupa fasilitas utama seperti budidaya pertanian, pengolahan pupuk dan peternakan serta fasilitas pendukung seperti fasilitas pendidikan untuk pelatihan pertanian di Kota Cilegon.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas.
19.Hygiene adalah kegiatan menjaga kesehatan dari penyakit yang menitik beratkan kepada objek itu sendiri (manusia), misalnya mencuci tangan, memasak air/makanan, proses pengolahan produk, dan lain- lain.
20.Etika Birokrasi adalah norma dan/atau aturan yang melekat pada setiap Pegawai ASN dimana pun dan kapan pun dia berada, baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, terikat dengan aturan kepegawaian dan aturan norma dalam masyarakat yang menjadi landasan etika dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Wali Kota ini dibantuk UPTD pada Dinas.
(2)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan kelas A;
2. b.UPTD Kawasan Pertanian Terpadu kelas A; dan
3. c.UPTD Puskeswan kelas B. BAB …

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:
1. a.kepala UPTD;
2. b.subbagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.kepala UPTD; dan
2. b.kelompok jabatan fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemotongan hewan dan menjamin kualitas dan keamanan pangan, serta asal hewan sampai pada pemasaran. Pasal …

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan kegiatan UPTD;
b.pelaksanaan kegiatan UPTD;
c.pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
(2)Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun perencanaan program kegiatan, dan anggaran UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan;
3. c.melaksanakan pengawasan operasional pemotong hewan dan Hygiene sanitas lingkungsn pemotong hewan;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas pemotong hewan;
5. e.melaksanakan pengawasan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah di potong;
6. f.melaksanakan pengawasan, dan pengamatan penyakit hewan di rumah potong hewan;
7. g.melaksanakan pengamatan kebersihan dan pemeriksaan laboratorium;
8. h.melaksanakan pengawasan kebersihan sarana dan prasarana pengangkutan daging serta limbah rumah potong hewan;
9. i.melaksanakan …
10. i.melaksanakan pengawasan, koordinasi, pengendalian rumah potong hewan;
11. j.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugas;
12. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
13. l.mengawasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD;
14. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
15. n.menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan;
16. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup UPTD;
17. p.menyusun laporan tahunan lingkup UPTD; dan
18. q.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Sub bagian tata usaha UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dipimpin oleh kepala sub bagian.
(2)Kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
2. b.pelaksanaan …
3. c.pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
4. d.penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Uraian tugas kepala sub bagian tata usaha sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja sub bagian tata usaha;
2. b.membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. c.melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
4. d.melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
5. e.melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
6. f.melaksanakan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
7. g.melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
8. h.memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
9. i.melaksanakan …
10. i.melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11. j.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
12. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

UPTD Kawasan Pertanian Terpadu mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan sub sektoral pertanian, penyuluhan pembibitan pertanian, fasilitasi budidaya pertanian, pengolahan pupuk tanaman serta fasilitasi pendidikan untuk pelatihan pertanian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan kegiatan UPTD;
b.pelaksanaan kegiatan UPTD;
c.pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019