DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab III Besaran dan Sumber Dana Cadangan Bab IV Penempatan Dana Cadangan Bab V Penggunaan Dana Cadangan Bab VI Pertanggungjawaban Bab VII Pengawasan dan Pelaporan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pendanaan Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Tahun 2024 tidak terlalu membebani keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu membentuk dana cadangan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa … LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN : 2023 NOMOR : 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pendanaan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Cilegon Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 7.Undang …
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan ...
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENDANAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CILEGON TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.Daerah ...

1.Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
5.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kota Cilegon berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Pasal ...

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun 2024 yang pendanannya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dicairkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang dilakukan pada tahun anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada tahun 2023, dianggarkan pada perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik yang bersumber selain dari Dana Cadangan dan alokasi dana yang telah ditentukan peruntukannya.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dianggarkan pada penyisihan atas Penerimaan Daerah diluar aloksi Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan/atau penerimaan lain yang penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
(2)Besaran anggaran Dana Cadangan yang akan dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
(3)Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun 2024 dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024. BAB …

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri pada Bank Umum dalam bentuk deposito.
(2)Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan, Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga Dana Cadangan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(3)Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan sub kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
(4)Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
(5)Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Penggunaan Dana Cadangan untuk melaksanakan:

a.program peningkatan peran partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan Etika serta budaya politik;
b.kegiatan budaya politik, peningkatan demikrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik; dan
c.sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. BAB ...

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(2)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
2. b.jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan;
4. d.dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah; dan
5. e.penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengawasan atas penggunaan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun 2024 dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Pasal ...

Pasal 8

Pelaksanaan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 27 April 2023 WALI KOTA CILEGON, ttd HELLDY AGUSTIAN, Diundangkan di Cilegon pada tanggal 27 April 2023 LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, BANTEN : (2,12/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENDANAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CILEGON TAHUN 2024 I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 membutuhkan dukungan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan mengingat terbatasnya sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada disamping juga karena kebutuhan di bidang-bidang lainnya dan mengingat besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah bermaksud menyisihkan sebagian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam tahun anggaran ke depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Cilegon memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Cilegon Tahun 2024. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…