DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4.Undang . . . - 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (COVID-191 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan . . . - 3
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kata Cilegon Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Cilegon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kata Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
15.Peraturan Daerah Kata Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Cilegon Nomor 1 1 1 ) ;
16.Peraturan . . . - 4
16.Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WAL! KOTA CILEGON Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 3 1 Desember 2023 memuat laporan keuangan yang meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut: Anggaran 2023 ayat (1) huruf a

a.pendapatan
b.belanja dan transfer surplus/(defisit) Rpl .848.492. 710.482,00 RD2.063.097.885.063,00 Rp(214.605. l 74.581,00)
c.Pembiayaan . . . - 5
c.pembiayaan - penerimaan - pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih Rp102.041.253,310,00 pembiayaan anggaran Rp316.646.427.891,00 Rp321.646.427.891,00 RpS.000.000.000,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rpl 78.286.458.228,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta em pat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.026.779.168.710,00
1. 2.realisasi Rpl.848.492.710.482,00 selisih lebih/(kurang) (Rpl 78.286.458.228,00)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp399.485.559.661,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1 . anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp2.343.668.350.058,00
1. 2.realisasi Rp2.063.097.885.063,00 selisih lebih/(kurang) (Rp280.570.464.995,00)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rpl02.284.006.767,00 (seratus dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.surplus/ defisit setelah perubahan
2. 2.realisasi selisih Jebih/ (kurang) (Rp316.889.18 l .348,00) (Rp214.605. l 74.581,00) Rp102.284.006.767,00
d.selisih . . . - 6
d.selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan sejumlah Rp242.753.457,00 (dua ratus empat puluh duajuta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp321.889.181.348,00
1. 2.realisasi Rp321.646.427.891,00 selisih Rp242.753.457,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pengeluaran pembiayaan setelah peru bahan
1. 2.realisasi selisih RpS.000.000.000,00 RpS.000.000.000,00 Rp0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp242.753.457,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pembiayaan netto setelah peru bahan
1. 2.realisasi selisih le bih / (kurang) Rp316.889.181.348,00 Rp316.646.427 .891,00 Rp242.753.457,00

Pasal 4

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp102.041.253.310,00 (seratus dua miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terdiri dari:

a.kas di kas umum daerah sebesar Rp85.235.448.854,00
b.kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00
c.kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00
d.kas . . . - 7
d.kas di BLUD sebesar
e.kas di BOK Puskesmas sebesar Rp16.191.697.845,00 Rpl 96.957.039,00
f.kas dana kapitasi JKN FKTP sebesar Rp408.644.575,00
g.kas pengelolaan dana BOS sebesar Rp8.504.997,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a.saldo anggaran lebih awal Rp321.888.747.348,00
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan (Rp321.888.747.348,00)
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp102.041.253.310,00
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00
e.saldo anggaran lebih akhir Rp102.041.253.310,00

Pasal 6

Neraca per 3 1 Desember Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas

Pasal 7

Rp4.845.389.968.682,81 Rp 15.395.368.299,00 Rp4.829.994.600.383,81 Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.pendapatan-LO Rpl.866.395.253.359,85
b.beban Rp2.085.454.372.609,35
c.surplus/(defisit) dari operasional (Rp219.059. l 19.249,50)
d.surplus . . . - 8 d . surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional Rp2.920.357.622,05
e.surplus/ (defisit)-pos f. luar biasa surplus/ (defisit)-LO (Rp470.000.000,00) (Rp216.608. 761.627,45)

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) hurufc sebagai berikut:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023 Rp321.888.747.348,00
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp9.874.216.655,00
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(229.4 79.391.236,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp231.081,00
f.saldo kas akhir per 3 1 Desember Tahun 2023 Rp102.041.484.391,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp5.047.675.667.904,42
b.surplus/defisit-LO (Rp216.608.761.627,45)
c.dampak kumulatif perubahan ke bijakan / kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir (Rp1.072.305.883, 16) Rp4.829.994.600.383,81

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasal . . . - 9 Pasal 1 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; Lampiran 1. 1 Ringkasan Anggaran Laporan menurut Realisasi urusan dandaerahpemerintahan organisasi; Ringkasan APED yang diklasifikasiLampiran 1.2 jenis dan dan belanja, kelompok pendapatan, pembiayaan; Rincian APED menurut urusan menurut Lampiran l.3 pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut daerah, urusan pemerintahan organsas1, program,
b.Lampiran II C. Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
j.Lampiran X kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran . . .
k.Lampiran XI - 1 0 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; I. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Lampiran XXI penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Lampiran XXII Daerah/Perusahaan Daerah; dan Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Ketentuan lebih

Pasal 12

lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Wali Kata. Pasal . . . - 1 1

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…