DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip, Ruang Lingkup dan Cara Penyelenggaraan SKK; 3. Subsistem Upaya Kesehatan; 4. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 5. Subsistem Pembiayaan Kesehatan; 6. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan; 7. Subsistem SediaanFarmasi, Alat Kesehatan dan Makanan; 8. Subsistem Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan; 9. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat; 10. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuaidengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan sumber daya manusia serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
c.bahwa upaya pembangunan kesehatan di Kota Cilegon harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dengan tata kelola yang efektif dan produktif serta melibatkan seluruh komponen yang benanggungjawab terhadap terselenggaranya kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Kota; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat If Cilegon.

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lemhr Negara Nomor 5063 p

(3)Undang . . . 2

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CLEGON dan WALI KOTA CILEGON Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagia Kesatt Pengertian

Pasal 1

Dalart Peraturan Daerab ini, yang diraksud dengan:

1.Kota adalah Kota Cilegon.
2.Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Dewan ... 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas dibidang Kesehatan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik sccara fisik, secara mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hid up produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Sistem Kesehatan Kota yang selanjutnya disingkat SKK, adalah bentuk dan car penyelenggaraan pembangnan kesehatan Kota.
8.Subsistem upaya keschatan adalah pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas, meliputi upayapeningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin produktivitas masyarakat baik secara secara ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9.Subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi keschatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti untuk meniamin prodnktivitas masvarakatf f baik secara ckonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang sctinggi-tingginya.
10.Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana keschatan untuk mendukungpenyelenggaraan pembangunan keschatan guna menjamin produktivitas masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 1 1. Subsistem ... 4 1 1 . Subsistem sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin produktivitas masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang sctinggi-tingginya.
12.Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah pengelolaan berbagai upaya untuk menjamin keamanan, khasiat/ manfaat, mutu sediaan farmasi, alat keschatan, dan makanan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin produktivitas masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
13.Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum keschatan, pengelolaan data dan informasi keschatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKK guna menjamin produktivitas masyarakat di Provinsi Banten mclalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
14.Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pegelolaan peyelenggaraan upaya keschatan baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, untuk menjamin produktivitas masyarakat baik secara ckonomi maupun sosial melalui pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 2

Maksud SKK adalah memberikan arah, pcdoman, landasan, dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan Kesehatan Kota dalam merespons berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, Pasal ... 5 Pasal 3 Tujuan SKK adalah terselenggaranya pembangunan Kesehatan olch scmua potensi Kota Cilegon, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah dan Pemerintah Kota secara . . smergIs, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud produktivitas masyarakat baik secara sosial maupun ckonomi melali pencapaian deraiat. Kesehatan masvarakat yang setinggi £ « tingginya.

Pasal 4

Fungsi SKK meliputi:

a.Acuan bagi Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan urusan Keschatan di Kota;
b.Acuan bagi swasta dan masyarakat untnk berpartisipasi dalam pembangunan Kesehatan Kota;
c.Acuan bagi perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam penyiapan sumber daya keschatan dan memberikan masukan ilmu pcngetahuan dan teknologi kesehatan.

Pasal 5

Setiap warga masyarakat berhak:

a.Memperoleh jerinaui pelayanan kesehatan an pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Kesehatannya;
b.Memperoleh lingkungan hidup yang schat; dan
c.Berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan.

Pasal 6

Warga masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat Keschatan perorangan, keluarga dan lingkungannya. Pasal ... 6

Pasal 7

Pemerintah Kota wajib:

a.Menyelenggarakan pembangunan Kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota yang dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan berkesinambungan;
b.Menyelenggarakan pembangunan Kesehatan dengan fokus pada penanggulangan sebab langsung, scbab tidak langsung dan sebab mendasar kesakitan dan kematian yang dialami pada setiap kelompok umur penduduk;
c.Mendorong pihak swasta ikut berperan secara aktif dalam berbagai bentuk pembangunan Kesehatan Kota sesuai dengan kapasitasnya;
d.Mengupayakan anggaran Kesehatan yang memadai dan meningkat secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/ Kota yangdikelola secara berdayaguna, transparan dan akuntabel sesuaikemampuan keuangan Kota;
e.Menyediakan, melaksanakan, dan memclihara sarana pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
f.Mengkoordinasikan pembangunan Kesehatan secara lintas sektor danlintas kewenangan untuk mencapai pembangunan yang berwawasanKesehatan; dan
g.Menyelenggarakan upaya promosi Kesehatan yang bertujuanmeningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilakuhidup bersih dan sehat.
a.Perikemanusiaan
b.Keseimbangan Kesehatan Kota
c.Manfaat ... 7
c.Manfaat
d.Perlindungan
e.Keadilan
f.Penghormatan hak asasi manusia
g.Sinergisme dan kemitraan yang dinamis h, Komitmen dan tata pemerintahan yang hail
i.Legalitas
j.Antisipatif dan proaktif
k.Responsif jender dan non-diskriminatif
1. 1.Kearifan lokal

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELENGGARAAN SKK

Pasal 9

Ruang lingkup SKK meliputi subsistem:

a.Upaya kesehatan
b.Penelitian dan pengembangan kesehatan
c.Pembiayaan keschatan
d.Sumber daya manusia kesehatan
e.Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
f.Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
g.Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan SKK mencakup perencanaan dan penganggaran, penerapan standar pelayanan minimal, serta pembinaan dan pcngawasan seuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyelenggaraan SKK mcmperhatikan nilai-nilai prorakyat, inklusif, responsif, efcktif, dan bersih.
(3)Penyelenggaraan ... 8
(3)Penyclenggaraan SKK mempertimbangkan komitmen lokal, nasional, regional dan global termasuk komponennya yang relevan dan berpenganili secara mendasar dan bermakna terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 12

(1)Upaya kesehatan dilaksanakan sccara bersinergi dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan/ atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, baik tingkat primer, sckunder maupun tersier.
(3)Sumber daya upaya kesehatan meliputi sumber daya mannsia keschatan, fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan.
(4)Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan meliputi standarisasi, serti:fikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat. Dagian . . . 9

Pasal 13

(1)Terpadu, berkesinambungan, dan paripurna yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, pemulihan, scrta rujukan antar tingkat pelayanan;
(2)Terscdia sesuai kebutuhan, bermutu,aman serta terjangkau pembiayaannya bagi setiap penduduk di seluruh wilayah Kota Cilegon;
(3)Adil dan mcrata bagi penduduk di seluruh wilayah Kota Cilegon;
(4)Non-diskriminasi dalam arti setiap penduduk di seluruh wilayah Kota Cilegon harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, tanpa membeda bedakan status sosial ekonomi, suku bangsa, budaya dan agama, dengan tetap memperhatikan kesetaraan jender serta perlindngan anak;
(5)Pemanfaatan teknologi kesehatan tepat guna yang berbasis bukti sesuai dengan kebutuhan, serta tidak bertentangan dengan etika dan norma agama;
(6)Bekerja di dalam tim, secara cepat dan tepat dengan melibatkan semua pihak yang kompeten.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Bagia Kesatt Pengertian

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELENGGARAAN SKK

Pasal 9

Pasal 10

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Bagia Kesatt Pengertian

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELENGGARAAN SKK

Pasal 9

Pasal 10

SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945