Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah teritang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. Ditetapkan di Cilegon, pada tanggal 1 September 2022 WALI KOTA CILEGON, ttd HELLDY AGUSTIAN J MAMANMAULUDIN Diundangkan di Cilegon, pada tanggal 1 September 2022 E . is SEiET�RIS DAE H KOTA CILEGON, 4 & LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 3 «. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINS! BANTEN: 3,30/2022 - 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG sebagai langkah besar Pemerintah dalam permasalahan hambatan investasi yangberbagai peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Regulasi yang berbelit, sinkronisasi, dan tumpang tindihbirokrasi menyelesaikan mengakibatkan tidak beranjak dan I. UMUM Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menghapus istilah Izin Mendirikan bangunan (IMB) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan bangunan gedung. Terminologi IMB digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU Cipta Kerja hadir pengaturan sektor perizinan yang menghambat aliran masuk investasi dan secara akumulatif berujung pada minimnya serapan tenaga kerja menjadi fokus utama penerbitan UU Cipta Kerja. Perizinan bangunan gedung menjadi salah satu regulasi yang berkaitan dengan salah satu indikator penentu peringkat EoDB yaitu Dealing with Construction Permits yang disasar untuk dibenahi dalam UU Cipta Kerja dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Perizinan bangunan gedung dengan nomenklatur persetujuan bangunan gedung (PBG) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berbagai terobosan pada sektor perizinan bangunan gedung telah diinisiasi melalui peraturan pemerintah ini sekaligus menyederhanakan dan menetapkan standardisasi perizinan bangunan gedung di seluruh wilayah Indonesia. II. Pasal . . . - 5 III. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 108
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Daerah (Perda)