DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman di Daerah, maka pencegahan bahaya kebakaran perlu dilakukan sejak proses perizinan bangunan gedung sehingga dapat meminimalisir potensi bahaya kebakaran;
c.bahwa dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan nomenklatur perangkat daerah dengan perkembangan regulasi serta untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa … LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN : 2023 NOMOR : 3
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
6.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 52);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN. Pasal … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 52) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
8.Kendaraan ...
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
9.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
12.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
13.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
14.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 ( dua setengah ) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17.Bahaya ...
17.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
18.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
19.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
20.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
21.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
22.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
23.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
24.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
25.Sistem .. .
26.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
27.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 ( dua setengah ) inci, 1,5 (satu setengah ) inci dan kombinasi.
28.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 ( dua setengah ) inci.
29.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
30.Uji Mutu Komponen Dan Bahan adalah uji ketahanan api, kinerja komponen/bahan proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
31.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan kelurahan.
32.Instansi terkait adalah instansi Pemerintah Daerah atau pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait keamanan, keselamatan, ketertiban umum, dan/atau pemerintahan umum.
33.Pemilik bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kolompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
33.Pengguna ...
34.Pengguna bangunan gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
35.Badan Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan Gedung.
36.Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
37.Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung.
2.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemilik, Pengguna, Badan Pengelola, pemilik dan/atau badan usaha penimbunan sementara (storage tank), pemilik/pengelola kendaraan bermotor khusus dan/atau setiap orang atau badan usaha yang memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

3.Ketentuan ...
3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam hal terjadi kebakaran, Pemilik, Pengguna, Badan Pengelola, pemilik/pengelola kendaraan bermotor khusus dan/atau setiap orang atau badan usaha yang memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan :

a.tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
b.menginformasikan kepada Dinas dan Kepolisian.
1. 4.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, Pengurus rukun tetangga atau rukun warga, REDKAR, Lurah, Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Wali Kota melalui Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Daerah.
(2)Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan didahului koordinasi antar daerah apabila belum memiliki perjanjian kerja sama antar daerah.
(3)Kerja .. .
(4)Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disusun paling lambat 1 (tahun) sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

7.Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Dalam hal terjadi bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
(2)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
1. a.memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
2. b.membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
3. c.merusak/memotong alat transportasi; dan
4. d.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
(3)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

8.Ketentuan ...
8.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam kegiatan pembangunan Bangunan Gedung baru, Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terlibat pada tahap perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

10.Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pada tahap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas memberikan masukan teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengenai aspek kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran sebagai pertimbangan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.

11.Ketentuan ...
11.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009