DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kegiatan usaha di sektor perdagangan diterapkan perizinan berusaha berbasis resiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha;
b.bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perizinan di sektor perdagangan dengan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skaia usaha;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengaturan mengenai Perizinan Berusaha, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;

1.PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang ... - 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN ... - 3 Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGOIN NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 1 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan {Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ini dengan memerintahkanorang mengetahuinya, Peratu ran Daerahpengundangan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. Ditetapkan di Cilegon, pada tanggal 1 September 2022 WALI KOTA CILEGON, ttd HELLDY AGUSTIAN Diundangkan di Cilegon, padatanggal1 September 2022 N I K 5° SEKRETARISDAE] H KOTA CILEGON, is' 1o l ...ki. ,., �-· ,. LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINS! BANTEN : 6,33/2022 - 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN I. UMUM Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tujuan besar bemegara, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penetapan UU No. 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja menjadi perwujudan upaya Pemerintah dalam mengurai berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Saat ini telah diterapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk menunjang perbaikan iklim investasi dan kegiatan berusaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. UU Cipta Kerja hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan mengakibatkan tidak beranjak dan birokrasi berbagai permasalahan hambatan investasi yang peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Regulasi yang berbelit, sinkronisasi, dan tumpang tindih pengaturan sektor perizinan yang menghambat aliran masuk investasi dan secara akumulatif berujung pada minimnya serapan tenaga kerja menjadi fokus utama penerbitan UU Cipta Kerja. Perubahan ... - 5 Perubahan nomenklatur Surat Izin Usaha Perdagangan menjadi Perizinan Berusaha mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based), perubahan inijuga membuat Pengusaha UMKM tersebut cukup membuat Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas bisnis. IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 109

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005