DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.nama,objek dan subjek retribusi;3.golongan retribusi;4.cara mengukur tingkat pengguanaan jasa;5.prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaranya tarif retribusi;6.struktur dan besaranya tarif retribusi;7.tata cara pemungutan dan wilayah pungutan;8.saat retribusi terutang;9.tata cara pembayaran dan penagihan;10.insentif pemungutan;11.sanksi adminisitratif;12.ketentuan penyidikan;13.ketentuan pidana;14.ketentuan lain lain;15.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Ban ten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang ...
5.Undang-Undang - 2 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Pemcrintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang mempunyai bidang tugas pemakaman.
5.Kepala ... - 3
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala organisasi perangkat dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang mempunyai kewenangan dibidang pemakaman.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, . . . . organsas1 massa, organ1sas1 sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Perakaman adalah serangkaian kegiatan yang mcliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
8.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan. 1 1. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
12.Perawatan Jenazah adalah proses yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan memakamkan jenazah.
13.Tempat ... - 4
133.Tempat Perawatan Jenazah adalal tempat yang disediakan di tempat pemakaman umum untuk keperluan perawatan jenazah.
14.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16.Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan Dacrah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman.
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi terutang.
20.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
23.Kas ... - 5
23.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Cilegon.
24.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek retribusi pelayanan pemakaman adalah pelayanan pemakaman jenazah yang meliputi:
1. a.pelayanan penguburan/pemakaman penggalian dan pengurukan; dan
2. b.sewa tempat pemakaman atau yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Dacrah.
(2)Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penggunaan tanah makam, antara lain:
  1. 1.tanah makam yang langsung dipergunakan;
  2. 2.tanah makam cadangan atau pemesanan tanah makam;dan/ atau
  3. 3.tanah makam tumpang;
2. b.daftar ulang pemanfaatan tanah makam, antara lain:
  1. 1.tanah makam yang langsung dipergunakan; dan/atau
  2. 2.tanah makam cadangan/pemesanan taah makam;
3. c.penggunaan jasa pemakaman, antara lain:
  1. 1.penggalian dan penutupan makam;
  2. 2.penggalian dan pembongkaran makam; dan/ atau
  3. 3.pemasangan plakat dan pusara makam.
(3)Tidak . . . termasuk - 6
(3)Tidak termasuk objek retribusi pelayanan perakaran mcliputi:
1. a.pemakaman secara massal akibat daribencana;
2. b.pelayanan pemakaman jenazah bagi masyarakat miskin penduduk Kota Cilegon, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin;dan
3. c.pelayanan pemakaman jenazah bagi penduduk Daerah yang dilakukan oleh swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang memperolch pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, lokasi, ukuran dan jangka waktu pclayanan pemakaman. BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya... - 7
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Penetapan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan pemakaman.
(1)Tarif retribusi pemakaman jenazah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman jenazah yang diberikan.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi peiayanan pemakaman ditetapkan sebagai berikut:
1. a.pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan dikenakan retribusi scbesar Rp. 500.000,-.
2. b.sewa tempat pemakaman :
  1. 1.sewa tempat pemakaman dengan cara pemakaman tunggal/ tumpangan di lokasi makam lama, untuk setiap makam dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,-/kavling/3 tahun;
  2. 2.sewa tempat pemakaman dengan cara pemakaman tunggal/ tumpangan di lokasi makam baru untuk setiap makam dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,-/kavling/3 tahun.
3. c.pelayanan pemeliharaan makam dikenakan retribusi sebcsar Rp.25.000,-/kavling/ tahun.
4. d.sewa tempat/fasilitas perawatan jenazah, termasuk kegiatan perawatan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara untuk setiap jenazah dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- untulc digunakan paling lama 3 (tiga) hari, apabila melebihi waktu tersebut dikenakan tambahan retribusi sebesar Rp. 25.000,- per hari dan kelebihannya paling lama 4 (empat) hari. - 8

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

(1)Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
(4)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 11

(1)Retribusi yang terutang hams dilakukan secara tunai.
(2)Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB . . . - 9

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…