DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cilegon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Republik Lembaran Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355);
4.Undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang NomOr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 NomOT 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan sebagaimana telah dirubah dengan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 1 1 . Peraturan . . . 1 1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Dacrah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
13.Peraturan Dacrah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALi KOTA CILEGON MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.699.775.473.325 Rp. 121.694.943.801 Rp. 1.821.470.417.126
b.Belanja ... -4
b.Belanja
1. 1.Semula Rp. 1.990.120.688.198
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. (15.681.098.438) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.974.439.590.060 Surplus/ (Defisit) sctelah Perubahan Rp. (152.969.172.934)
c.Pembiayaan :
1. 1.Peneriruaan a) Semula Rp. 296.345.215.173 b) Bertambah/ (berkurang) Rp. (137.376.042.239) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 158.969.172.934
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp. 6.000.000.000 b) Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubaban Rp. 6.000.000.000 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 152.969.172.934 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 00

Pasal 2

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp. 683.595.984.721
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 49.822.747.702 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 733.418.732.423
b.Dana . . . -5
b.Dana perimbangan
1. 1.Semula Rp. 802.398.103.000
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 68.172.890.471 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 870.570.993.47 1
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. 1.Semula Rp. 213.781.385.604
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.699.305.628 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 217.480.691.232

(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp. 513.869.701.767
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 38.529.601.162 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
2. b.Hasil Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp. 522.399.302.929 Rp. 16.410.013.634
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 5.749.954.962 Jumlah retribusi daerah setclah Perubahan Rp. 22.159.968.962
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 16.561.936.266
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 1.465.596.818 umlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sctelah Perubahan Rp. 18.027.533.084
4. d.Lain-lain . .. -6
5. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  1. 1.Semula Rp. 136.754.333.054
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. --------- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 140.831.927.814
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 4.077.594.760
  1. 1.Semula Rp. 125.589.628.000 18.305.162.471 143.894.790.471
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp. 598.515.134.000
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan: Rp. 598.515.134.000
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp. 78.293.341.000
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 49.867.728.000 Jumlah Dana Alokasi Khusus sctclah Perubahan : Rp. 128.161.069.000
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
  1. 1.Semula Rp. 175.050.385.604
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. (26.300.694.372) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 148.749.691.232
2. b.Pendapatan . . .
3. b.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula Rp. 38.731.000.000
  2. 2.Bertambah/(berkurang Rp. 00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 38.731.000.000
4. c.Dana darurat
  1. 1.Semula Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. Rp. 00 00 00
  2. 2.Bertambah/ (bcrkurang Rp.
5. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 002.Bertambah/(berkurang Rp. Jumlah Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 00
6. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang Rp. 30.000.000.000 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000

Pasal 3

(1)Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung :
  1. 1.Semula Rp. 712.537.330.550
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.276.573.205 Jumlah Belanja Tidak Langsung setclah Perubahan Rp. 715.813.903.755 b.Belanja... -8
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp. 1.277.583.357.948
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (18.957.671.643) Jumlah Selanja Langsung setelah Perubahan: Rp. 1.258.625.686.305
(2)Bclanja Tidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri darijenis belanja:
1. a.Selanja Pegawai sejumlah :
  1. 1.Semula Rp. 657.489.673.334
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (729.426.79 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubaban Rp. 656.760.246.539
2. b.Belanja Bunga scjumlah
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 00
3. c.Belauja Subsidi
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 00
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp. 40.451.000.000
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.006.000.000 Jumlah Belanja Hibah sctelah Perubahan
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 46.457.000.000 Rp. 10.683.260.000
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial sctelah Perubahan Rp. 10.683.260.000
6. f.Belanja... -9
7. f.Belanja Bagi Hasil Rp.
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 00
  2. 1.Semula
8. g.Belanja Bantuan Keuangan 00 kepada dan PartaiProvinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerin tah Desa Politik: Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.
  1. 1.Semula Jumlah Belanja Rp. Bantuan 913.397.216 00 Keuangan kepada
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 913.397.216
9. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp. 3.000.000.000
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. (2.000.000.000) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufb terdiri darijenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp. 135.519.806.720
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 3.169.392.880 Jumlah Bclanja Pegawai setelah Perubahan : Rp. 138.689.199.600
2. b.b. Belanja Barang Dan Jasa
  1. 1.Semula Rp. 554.080.051.232
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 21.565.275.775 Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahan : Rp. 575.645.327.007 c.Belanja... -10
3. c.Belanja Modal Rp 587.983.499.996
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (413.692.340.298) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 544.291.159.698

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Rp. 296.345.215.173
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (137.376.042.239) Jumlah penerimaan setelah Perubahan: Rp. 158.969.172.934
2. b.Pengeluaran
  1. 1.Semula
  2. 1.Semula Rp.
  3. 2.Bcrtambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Pengcluaran setelah Perubahan : Rp. 6.000.000.000 00 6.000.000.000
  4. 1.Semula
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 296.345.215.173
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp.(137.376.042.239) Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah
  2. 1.Semula Perubahan :
2. b.Pencairan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp. 00 00 Rp. 158.969.172.934
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 00 c.Pencairan... -11
3. c.Pencairan Dana Deposito
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 002.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pencairan Dana Deposito setelah Perubahan Rp. 00
4. d.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 00 00 00
  2. 1.Semula
5. e.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp.
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 00
  2. 1.Semula Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp.
6. f.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 00
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 002.Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sctelah Perubahan
7. g.Penerimaan Piutang Daerah 00Rp.
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 002.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp.
8. h.Divestasi Daerah 00
  1. 1.Semula Rp. 00
  2. 002.Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Divestasi Daerah setelah Perubahan Rp. 00
(3). Pengeluaran... -12
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 001.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.000.000.000 00 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000
3. c.Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp.
  2. 1.Semula Rp. 00 00 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah
  1. 1.Semula Rp.
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. 00 00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. 00
5. e.Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp.
  2. 1.Semula Rp. 00 00 Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah Perubahan Rp. 00
6. f.Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Rp.
  2. 1.Semula Rp. 00 00 Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan Rp. 00
7. g.Pengeluaran . . . -13
8. g.Pengeluaran Investasi Non Permanen 00 00 Rp.1. Semula
  1. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp. --=---------- Jumlah Pembayaran utang kepada Pihak Ketiga setelah Perubahan Rp. 00 Pasal 5
(1)Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. a.Lampiran I
2. b.Lampiran II Ringkasan APBD; Ringkasan APBD mcnurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan
4. d.Lampiran IV Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
5. e.Lampiran V
6. f.Lampiran VI
7. g.Lampiran VII Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Kesclarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Dacrah;
8. h.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Daerah;
9. i.Lampiran IX
10. j.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. k.Lampiran . . .
12. k.Lampiran XI
  1. 1.Lampiran XII -14 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun auggaran ini; Daftar dana cadangan daerah
13. m.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah
(2)Lampiran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalamAPBD.
(2)Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan pemerintah daerah sebelumnya; kegiatan normal dari aktifitas dan tidak dapat diprediksikan
2. b.tidak diharapkan tcrjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memilik:i dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Kriteria .. . -15
(5)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(6)Pelaksanaan belanja / pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(7)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi clapat clilakukan dengan cara :
1. a.Menggunakan clana dari hasil penjadwalan u1ang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; clan/ atau
2. b.Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lcbih realisasi penclapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang clitetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
(8)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(9)Kriteria belanja untuk keperluan menclesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.Program clan kegiatan pelayanan clasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan;
2. b.Keperluan menclesak lainnya yang apabila clitunda akan menimbulkan kerugian yanglebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
(7)Penjaclwalan u1ang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu clalam DPA-SKPD;
(8)Penclanaan keadaan clarurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahu1u dalam RKA-SKPD;
(9)Dalam . . . -16
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengcluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat scbagaimana dimaksud Pasal 7 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 Oktober 2018 Plt. WALI KOTA CILEGON, ttd EDI ARIADI Diundangkan di Cilegon pada tanggal 26 Oktober 2018 RAH KOTA CILEGON, LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…