DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian ; 5. Sumpah/Janji dan Pelantikan; 6. Kode etik PPNS; 7. Kartu Tanda Pengenal; 8. Pakaian dan Atribut; 9. Sekretariat PPNS; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Pembiayaan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah;
b.bahwa kedudukan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang profesional dan akuntabel sangat diharapkan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2009 ten tang Penyidik Pegawai N egeri Sipil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang . . . 2
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nom1or 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir ddengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
7.Peraturan . . . 3
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kcpolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai N egeri Sipil Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dacrah; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Palisi Pamong Praja;
13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
14.Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; DENGAN PESETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB . . . 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cilegon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
5.Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat scbagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepcgawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus olch undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
9.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10.Peraturan . . . 5
10.Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Cilegon yang memuat ketentuan Pidana dan yang telah berlaku sah, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. 1 1. Peraturan Pelaksanaan, adalah Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, lnstruksi Wali Kota dan Surat Edaran Wali Kota yang bersifat mengatur.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
14.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Diklat PPNS, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas calon PPNS dan PPNS di bidang penyidikan.
15.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
16.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17.Sckretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Operasi Penindakan, yang selanjutnya disebut operasi yustisi, adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat. BAB ... 6

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui pembinaan teknis, yuridis dan administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Susunan dan tata kerja organisasi PPNS scbagaimana ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas pelanggaran Peraturan pelaksanaannya. mclakukan Daerah penyidikan atas dan peraturan
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.mener1ma mengenai laporan adanya atau pengaduan dari seseorang tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.mclakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan . . . 7
9. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak tcrdapat cukup bukti atau peristiwa terscbut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan ha! tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
10. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
(1)PPNS, berhak memperoleh hak hak ASN sebagaimana mestinya
(2)PPNS berhak diberikan tunjangan khusus sebagai Pejabat Penyidik
(3)PPNS berhak diberikan alat perlindungan diri sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku
(4)Besarnya uang tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat... 8
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara
(2)Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.PNS berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/ golongan 111/ a;
2. b.pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, Sarjana Hukum;
3. c.ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
4. d.telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
5. e.daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di sctiap bidang; dan
6. f.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter. Pasal ... diutamakan 9

Pasal 9

(1)Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan:
1. a.photo copy Peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewewenangan scbagai PPNS yang diusulkan;
2. b.Surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
3. c.photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/ Pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. e.photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sclama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STTPP) Khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir; [. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
(2)ampiran usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat I asing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1)'utasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan olch Wali Kota
(2)Mutasi PPNS antar Kota, ditctapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
(3)+utasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya cpada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

(1)Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Dacrah d!iusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan HAM I elalui Menteri Dalam Negeri;
(2)Usulan ... 10
(2)Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
(3)Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
(4)PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.berhenti sebagai PNS;
2. b.atas permintaan sendiri;
3. c.melanggar disiplin PNS;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan/ atau
5. e.meninggal dunia. BABV SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…