(1)Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi :
1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3.perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8.penggunaan dan pemilihan model transportasi;
dan
9.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data history volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, penjalan kaki, dan pesepeda;
dan
3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
c.analisis Bangkit/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pemilihan moda;
f.analisis pembebanan perjalanan;
g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi;
1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
2.penyediaan angkutan umum;
3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
6.penyediaan akses keluar dan akses masuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
11.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
12.Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
13.Penyedian fasilitas penyeberangan.
i.rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana maksud pada huruf h;
j.rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1.pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan atau pengembangan termasuk akses masuk dan luar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
2.pemantauan oleh Pengembang atau pembangun, meliputi :
a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi;
1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
1.peta lokasi yang memuat tentang jenis bengunan, rencana pembangunan, rencana pembangunan baru atau pengambang;
2.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
4.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembang.