DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Analisis Dampak Lalu Lintas 3. Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 4. Tim Evaluasi 5. Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas .
6.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
7.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
8.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan Jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan yang meliputi:
  1. 1.sekolah atau universitas; dan
  2. 2.lembaga kursus.
5. e.fasilitas pelayanan umum yang meliputi:
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama; dan
  3. 3.bank.
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olah raga;
11. k.bengkel kendaraan bermotor; dan/atau
12. l.pencucian mobil.
(4)Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan pemukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama; dan/atau
4. d.ruko.
(5)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum;
8. h.jalan layang;
9. i.lintas bawah; dan/atau
10. j.terowongan.

Pasal 3

(1)Pembangunan pusat kegiatan untuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
(2)Pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan :
1. a.jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
2. b.jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Pembangunan fasiltas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dihitung berdasarkan :
1. a.jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.jumlah ruangan praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(4)Pembangunan fasiltas pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(6)Pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
(7)Pembangunan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
(8)Pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan huruf l dihitung berdasarkan luas tanah.

Pasal 4

(1)Pembangunan perumahan dan pemukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

(1)Pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas jika merupakan jalan akses dari atau ke jalan eksisting.
(2)Kecuali menghubungkan jalan yang belum pernah ada, pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Kriteria ukuran rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pembangunan pusat kegiatan dan pemukiman yang lebih besar 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

Pembangunan infrastruktur yang lebih besar 50 % (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

(1)Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dalam menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur menunjuk lembaga konsultan yang memilki tenaga ahli bersertifikat dibidangnya.
(3)Pengembang atau pembangun yang tidak menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara pelayanan umum;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif;
5. e.pembatalan izin;dan/atau
6. f.pencabutan izin.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi :
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
  4. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
  5. 5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. 7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. 8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. 9.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
  1. 1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  2. 2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data history volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, penjalan kaki, dan pesepeda; dan
  3. 3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
3. c.analisis Bangkit/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
  1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi;
  1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. 2.penyediaan angkutan umum;
  3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. 12.Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. 13.Penyedian fasilitas penyeberangan.
9. i.rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana maksud pada huruf h;
10. j.rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
  1. 1.pemantauan oleh Pemerintah, meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan atau pengembangan termasuk akses masuk dan luar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
  2. 2.pemantauan oleh Pengembang atau pembangun, meliputi : a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
11. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi;
  1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. 1.peta lokasi yang memuat tentang jenis bengunan, rencana pembangunan, rencana pembangunan baru atau pengambang;
  3. 2.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. 3.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. 4.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembang.

Pasal 11

(1)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Wali Kota melalui SKPD yang membidangi perhubungan untuk dilakukan penilaian.
(2)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
1. a.Izin lokasi;
2. b.Izin mendirikan bangunan; atau
3. c.Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai format penyampaian Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…