DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerja sama daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama daerah yang lebih terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kepala Daerah lain adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota daerah lain.
6.Daerah lain adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Wali Kota dengan Kepala Daerah Lain dan/atau dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 2

Pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:

a.Wali Kota;
b.Kepala Daerah Lain;
c.Pihak Ketiga; dan
d.lembaga atau Daerah Lain di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Kerja Sama Daerah merupakan seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan subjek kerja sama lain sebagai mitra kerja sama.

Pasal 5

(1)Wali Kota membentuk TKKSD untuk membantu mengoordinasikan dan mempersiapkan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi;
2. b.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
3. c.kerja sama antar Daerah dan Daerah dari provinsi yang berbeda; dan
4. d.kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu Daerah provinsi;
(3)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerja samakan.
(4)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaannya.
(5)Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
(6)Pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 9

Ketentuan mengenai uraian tahapan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
1. a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. b.kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
3. c.kerja sama investasi; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.jangka waktu kerja sama;
3. c.penyelesaian perselisihan; dan
4. d.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(3)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
(4)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerja sama daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama daerah yang lebih terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kepala Daerah lain adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota daerah lain.
6.Daerah lain adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Wali Kota dengan Kepala Daerah Lain dan/atau dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 2

Pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:

a.Wali Kota;
b.Kepala Daerah Lain;
c.Pihak Ketiga; dan
d.lembaga atau Daerah Lain di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Kerja Sama Daerah merupakan seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan subjek kerja sama lain sebagai mitra kerja sama.

Pasal 5

(1)Wali Kota membentuk TKKSD untuk membantu mengoordinasikan dan mempersiapkan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi;
2. b.kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
3. c.kerja sama antar Daerah dan Daerah dari provinsi yang berbeda; dan
4. d.kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu Daerah provinsi;
(3)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerja samakan.
(4)Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaannya.
(5)Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
(6)Pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
1. a.kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
2. b.kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
3. c.kerja sama investasi; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.jangka waktu kerja sama;
3. c.penyelesaian perselisihan; dan
4. d.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(3)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
(4)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.