DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota, Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Perpustakaan, Standarisasi Perpustakaan, Naskah Kuno, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Kelembagaan, Kerjasama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pendanaan, Penghargaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat di Daerah Kota Cirebon, perlu mendayagunakan dan mengembangkan Perpustakaan sebagai sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik budaya daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat serta untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan dan jaminan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perpustakaan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- 2 kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah Kota yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di daerah kota.
8.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah. 4
10.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah Kota, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11.Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan umum yang diselenggarakan Pemerintahan Kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.
12.Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan umum yang diselenggarakan Pemerintahan Kelurahan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.
13.Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
14.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan yang melayani masyarakat secara langsung.
15.Penggiat Perpustakaan adalah orang atau kelompok masyarakat dan sebagainya yang memepunyai inisiatif membangkitkan semangat, kegairahan kegiatan perpustakaan.
16.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
17.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
18.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pengetahuan, informasi, konsultasi, ekonomi, memori manusia, sejarah, dokumentasi, sosial, budaya, dan nilai keadilan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
19.Koleksi Daerah adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri yang menjadi milik Perpustakaan Daerah Kota. 5
20.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
21.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau melalui pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
22.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/online.
23.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
24.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
25.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
26.Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Kota secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.menjamin penyelenggaraan Perpustakaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien; 6
b.mewujudkan Perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya daerah;
c.menciptakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; dan
d.meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program literasi.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah Kota meliputi :
1. a.penetapan kebijakan daerah kota, terdiri atas :
  1. 1.penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
  2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
  3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
  4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
  5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
2. b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas:
  1. 1.pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
  2. 2.pengembangan sumberdaya manusia;
  3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
  4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
  5. 5.pembudayaan kegemaran membaca.
3. c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
4. d.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi yang ada di daerah;
5. e.koordinasi pelestarian tingkat daerah; dan
6. f.penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota mempunyai tanggung jawab dalam:

a.mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah Kota;
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah Kota;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum di daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Berdasarkan kepemilikannya, Perpustakaan terdiri dari:

a.Perpustakaan Daerah Kota, meliputi:
1. 1.Perpustakaan Kota;
2. 2.Perpustakaan Kecamatan; dan
3. 3.Perpustakaan Kelurahan;
b.Perpustakaan Masyarakat.

Pasal 7

(1)Perpustakaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berfungsi sebagai:
1. a.pembina;
2. b.rujukan;
3. c.depositori dan repositori;
4. d.penelitian;
5. e.pelestarian; dan
6. f.pusat sumber belajar masyarakat di Daerah Kota.
(2)Perpustakaan Daerah Kota sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah Kota, meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
2. b.sumberdaya manusia bidang Perpustakaan ;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan Perpustakaan;
5. e.kelembagaan Perpustakaan; 8
6. f.organisasi profesi Perpustakaan;
7. g.organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
8. h.layanan Perpustakaan;
9. i.kerjasama Perpustakaan;
10. j.jaringan Perpustakaan;
11. k.sistem informasi Perpustakaan;
12. l.pembudayaan kegemaran membaca;
13. m.pendidikan literasi informasi;
14. n.peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
15. o.pelestarian bahan perpustakaan;
16. p.preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan;
17. q.kajian perpustakaan; dan
18. r.monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
(3)Perpustakaan Daerah Kota sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan, meliputi:
1. a.penyediaan sarana temu balik informasi;
2. b.penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
3. c.menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah Kota.
(4)Perpustakaan Daerah Kota sebagai Perpustakaan depositori dan repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
2. b.pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Daerah Kota dan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. c.pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
6. f.penghimpunan koleksi mengenai Daerah Kota dan Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. g.pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
8. h.pendayagunaan koleksi Perpustakaan deposit; dan
9. i.penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
(5)Perpustakaan Daerah Kota sebagai Perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian. 9
(6)Perpustakaan Daerah Kota sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :
1. a.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
2. b.pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
3. c.pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah Kota.
(7)Perpustakaan Daerah Kota harus memenuhi jumlah bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b angka 2, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang pengelola perpustakaan atau penanggungjawab perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah koleksi bahan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 3, berkedudukan di Kelurahan yang dipimpin oleh seorang pengelola perpustakaan atau penanggungjawab perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
(2)Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan. 10
(3)Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi jumlah koleksi bahan Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah Kota.
(2)Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
1. a.taman bacaan masyarakat;
2. b.rumah baca;
3. c.rumah pintar;
4. d.sudut baca; dan/atau
5. e.nama lain yang sejenis.
(3)Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
(4)Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberdayakan masyarakat setempat sebagai penggiat Perpustakaan.
(5)Penggiat Perpustakaan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…