DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Perencanaan Penempatan Jaringan Utilitas Kabel, Pelaksanaan Penempatan dan Relokasi Jaringan Utilitas Kabel, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan, Pemanfaatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Izin Penempatan Jaringan Utilitas, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengaduan Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas kabel, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Cirebon;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan utilitas kabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan alam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Menetapkan : Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UTILITAS KABEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6.Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7.Jaringan Utilitas Kabel adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi dan informasi sejenisnya.
8.Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
9.Penempatan adalah batasan geometris antara unsur- unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
12.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14.Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.
15.Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel berdasarkan asas:
1. a.berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
2. b.mengutamakan kepentingan umum;
3. c.kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
4. d.keamanan;
5. e.ketertiban;
6. f.keselamatan umum; dan
7. g.estetika.
(2)Maksud penyelenggaraan Jaringan Utilitas Kabel untuk menjamin:
1. a.penempatan Jaringan Utilitas sesuai peruntukannya; dan
2. b.penempatan Jaringan Utilitas kabel secara terpadu dan tertib berkesinambungan.
(3)Tujuan penyelenggaraan pengaturan Jaringan Utilitas Kabel untuk mewujudkan:
1. a.keterpaduan keteraturan penempatan Jaringan Utilitas Kabel;
2. b.pengaman fungsi jalan;
3. c.keamanan konstruksi jalan; dan
4. d.kenyamanan, kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

BAB III

PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS KABEL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah Kota berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(4)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5)Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang guna Menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 4

(1)Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
(2)Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
(3)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan Instansi dan perangkat daerah terkait, guna menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
2. b.lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
(3)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

Pasal 6

(1)Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 dan rincian data Jaringan Utilitas.
(2)Setiap program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali kota.

Pasal 7

(1)Penempatan Jaringan Utilitas Kabel dapat dilakukan:
1. a.bawah tanah; dan/atau
2. b.atas tanah.
(2)Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu (Tunnel) dan/atau penempatan di bawah Rumija.
(3)Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penempatan pada Rumija, Rumaja, jembatan, dan Jalan lintas bawah (under pass).
(4)Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di atas tanah dan di bawah tanah.
(2)Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah, dengan ketentuan:
1. a.ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
2. b.tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.
(3)Penempatan Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan:
1. a.diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
2. b.tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 9

(1)Penempatan Jaringan Utilitas Kabel di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya wajib membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 10

Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…