DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana fungsi pengawasan perbankan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing maka dipandang perlu untuk menambah modal dasar dan mengubah nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Walikota adalah Walikota Cirebon.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7.Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang dapat disingkat PD BPR Bank Cirebon.
8.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Cirebon.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Cirebon.
11.Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Cirebon.
12.Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Cirebon.
13.Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di PD BPR Bank Cirebon.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang dapat disingkat PD BPR Bank Cirebon.

Pasal 3

(1)Perusahaan berkedudukan di Kota.
(2)Perusahaan wajib menetapkan budaya, nilai-nilai dan logo/lambang Perusahaan. 5

BAB III

STATUS HUKUM

Pasal 4

(1)Perusahaan melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Kedudukan Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah :

a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah serta Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b.mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat;dan
c.menunjang sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

(1)Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit kepada pengusaha mikro kecil;
3. c.melakukan kerjasama antar sesama bank perkreditan rakyat dan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Kota melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

M O D A L

Pasal 7

(1)Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2)Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp8.151.000.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta rupiah). 6
(3)Untuk memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan APBD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
(4)Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
(6)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(7)Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Kota melalui APBD dan/atau dari sumber keuangan Perusahaan lainnya yang sah.

BAB VI

ORGANISASI PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Organisasi Perusahaan terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 9

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana fungsi pengawasan perbankan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing maka dipandang perlu untuk menambah modal dasar dan mengubah nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Walikota adalah Walikota Cirebon.
6.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7.Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang dapat disingkat PD BPR Bank Cirebon.
8.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Cirebon.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Cirebon.
11.Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Cirebon.
12.Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Cirebon.
13.Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di PD BPR Bank Cirebon.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perusahaan berkedudukan di Kota.
(2)Perusahaan wajib menetapkan budaya, nilai-nilai dan logo/lambang Perusahaan. 5

BAB III

STATUS HUKUM

Pasal 4

(1)Perusahaan melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Kedudukan Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah :

a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah serta Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b.mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat;dan
c.menunjang sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

(1)Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit kepada pengusaha mikro kecil;
3. c.melakukan kerjasama antar sesama bank perkreditan rakyat dan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Kota melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6. f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

M O D A L

Pasal 7

(1)Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2)Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp8.151.000.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta rupiah). 6
(3)Untuk memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan APBD dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
(4)Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
(6)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(7)Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Kota melalui APBD dan/atau dari sumber keuangan Perusahaan lainnya yang sah.

BAB VI

ORGANISASI PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Organisasi Perusahaan terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
(2)Susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 9

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.