DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis, memerlukan biaya sangat besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu membentuk dana cadangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
17.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4.Walikota adalah Walikota Cirebon.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank BJB Cabang Cirebon, dan atau pada Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
8.Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah dana yang disisihkan dari APBD tahun berjalan untuk tujuan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, selanjutnya disebut Dana Cadangan.
9.Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
10.Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Cirebon diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon dan Pengamanan untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
11.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. 5
12.Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dibentuk oleh KPU yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
13.Pengamanan adalah Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 berdasarkan asas :

a.asas efektif;
b.asas efisien;
c.asas ekonomis;
d.asas transparansi;
e.asas bertanggungjawab;
f.asas keadilan;
g.asas kepatuhan; dan
h.asas manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pengamanan.
(3)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 27.207.100.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Dana untuk KPU sebesar Rp. 22.957.100.000, (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
2. b.Dana untuk Panwas sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
3. c.Dana untuk Pengamanan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada:
1. a.APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. b.APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);dan
3. c.APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 12.207.100.000,- (dua belas milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah). 6
(5)Kegiatan-kegiatan KPU, Panitia Pengawas dan Pengamanan adalah kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Selama pembentukan Dana Cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan tidak dapat digunakan/dicairkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sebelum waktunya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disimpan pada rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Pengisian Dana Cadangan pada Tahun 2018 dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer ke Dana Cadangan.
(2)Setelah jumlah Dana Cadangan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya untuk penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah objek transfer Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja hibah, objek belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dan rincian objek belanja KPU, Panwas dan Pengamanan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
(2)Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan berpedoman pada ketentuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7
(3)Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan dana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 23 Nopember 2015 WALIKOTA CIREBON, ttd, NASRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 25 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (235/2015) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 I. UMUM Bahwa dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat di dukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD. Dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi, maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan Dana Cadangan. Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana penganggur (idle cash) akan tetapi merupakan praktik menajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan mismanagement dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Huruf b Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Huruf c Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Huruf d Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Huruf e Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang mempercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Huruf f Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Huruf g Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Huruf h Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis, memerlukan biaya sangat besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu membentuk dana cadangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
17.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4.Walikota adalah Walikota Cirebon.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
7.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank BJB Cabang Cirebon, dan atau pada Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
8.Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah dana yang disisihkan dari APBD tahun berjalan untuk tujuan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, selanjutnya disebut Dana Cadangan.
9.Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
10.Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Cirebon diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cirebon dan Pengamanan untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
11.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. 5
12.Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 yang dibentuk oleh KPU yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
13.Pengamanan adalah Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 berdasarkan asas :

a.asas efektif;
b.asas efisien;
c.asas ekonomis;
d.asas transparansi;
e.asas bertanggungjawab;
f.asas keadilan;
g.asas kepatuhan; dan
h.asas manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Pengamanan.
(3)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp. 27.207.100.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Dana untuk KPU sebesar Rp. 22.957.100.000, (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
2. b.Dana untuk Panwas sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
3. c.Dana untuk Pengamanan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada:
1. a.APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. b.APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);dan
3. c.APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 12.207.100.000,- (dua belas milyar dua ratus tujuh juta seratus ribu rupiah). 6
(5)Kegiatan-kegiatan KPU, Panitia Pengawas dan Pengamanan adalah kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Selama pembentukan Dana Cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan tidak dapat digunakan/dicairkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sebelum waktunya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota disimpan pada rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Pengisian Dana Cadangan pada Tahun 2018 dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer ke Dana Cadangan.
(2)Setelah jumlah Dana Cadangan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya untuk penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah objek transfer Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja hibah, objek belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dan rincian objek belanja KPU, Panwas dan Pengamanan.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
(2)Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan berpedoman pada ketentuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7
(3)Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan dengan Peraturan Walikota.