DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kesehatan manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); 3
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 4 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sistem pengolahan air limbah.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10.Penyelenggaraan SPALD-S adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik setempat.
11.SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12.Sub-sistem pengolahan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. 5
13.Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
14.Sub-sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
15.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja.
16.Penyelenggaraan SPALD-T adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik terpusat.
17.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
18.SPALD-T terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
19.Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
20.Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
21.Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
22.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
23.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas/kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur 6 pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang/dilepaskan ke dalam badan air atau lingkungan dari satu jenis kegiatan tertentu.
24.Tangki septik adalah ruangan kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat dimana efluennya dialirkan melalui pengolahan lanjutan.
25.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
26.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
27.MCK adalah Mandi Cuci Kakus yang merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan setempat skala komunal.
28.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
29.Pembangunaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30.Operasional dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
31.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. 7
32.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasional pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
33.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejateraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik pada seluruh masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
e.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik; 8
c.hak dan kewajiban;
d.perizinan;
e.peran serta masyarakat;
f.kelembagaan;
g.kerjasama;
h.retribusi;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.insentif dan disinsentif
k.pembiayaan;
l.larangan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota adalah pengelolaan dan pengembangan SPALD Daerah Kota.
(2)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum melalui koordinasi dengan bidang terkait lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan 9
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Jenis pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: cubluk kembar, tangki septik dengan pengolahan lanjutan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi. 10
(5)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
1. a.2 (dua) buah unit rumah tinggal sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal atau bangunan tinggal; dan atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(6)Mandi Cuci Kakus sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(5)huruf b dapat berupa:
1. a.MCK permanen dan MCK non permanen (mobil toilet); dan
2. b.pembangunan MCK harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
(7)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub–sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sehingga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penurunan kesehatan manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); 3
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 4 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair yang tidak dimanfaatkan kembali.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restaurant, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan sistem pengolahan air limbah.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
10.Penyelenggaraan SPALD-S adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik setempat.
11.SPALD-S terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12.Sub-sistem pengolahan setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. 5
13.Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
14.Sub-sistem pengolahan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
15.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat dan terpusat, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja.
16.Penyelenggaraan SPALD-T adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik terpusat.
17.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub- sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
18.SPALD-T terdiri dari sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
19.Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
20.Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
21.Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
22.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
23.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas/kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur 6 pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang/dilepaskan ke dalam badan air atau lingkungan dari satu jenis kegiatan tertentu.
24.Tangki septik adalah ruangan kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat dimana efluennya dialirkan melalui pengolahan lanjutan.
25.Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
26.Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
27.MCK adalah Mandi Cuci Kakus yang merupakan bagian dari sub-sistem pengolahan setempat skala komunal.
28.Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
29.Pembangunaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30.Operasional dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
31.Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. 7
32.Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasional pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
33.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejateraan manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik pada seluruh masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik;
d.mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
e.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik; 8
c.hak dan kewajiban;
d.perizinan;
e.peran serta masyarakat;
f.kelembagaan;
g.kerjasama;
h.retribusi;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.insentif dan disinsentif
k.pembiayaan;
l.larangan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota adalah pengelolaan dan pengembangan SPALD Daerah Kota.
(2)Pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum melalui koordinasi dengan bidang terkait lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan 9
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 7

(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.permeabilitas tanah;
4. d.kemiringan tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Jenis pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: cubluk kembar, tangki septik dengan pengolahan lanjutan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi. 10
(5)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
1. a.2 (dua) buah unit rumah tinggal sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal atau bangunan tinggal; dan atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).
(6)Mandi Cuci Kakus sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(5)huruf b dapat berupa:
1. a.MCK permanen dan MCK non permanen (mobil toilet); dan
2. b.pembangunan MCK harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
(7)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub–sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.