DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum perlu diberikan bantuan hukum guna mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Daerah Kota.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, sesuai peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah Kota dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam:

a.menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum .

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(4)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan;dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki Program Bantuan Hukum

Pasal 10

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

a.melaporkan kepada Wali Kota atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
d.menjaga kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan peundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
f.menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidakberdayaan masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum perlu diberikan bantuan hukum guna mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Daerah Kota.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum, sesuai peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam:

a.menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Wali Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang perseorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum .

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
(3)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
(4)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan;dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki Program Bantuan Hukum

Pasal 10

Dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

a.melaporkan kepada Wali Kota atas pelaksanaan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum terkait program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
d.menjaga kerahasian data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan peundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
f.menjalankan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.