DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung program pelaksanaan pengembangan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 4
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp5.708.838.285,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). 5
(2)Penambahan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
(3)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp1.677.100.930,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp4.031.737.355,00 (empat milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Dalam hal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tidak menyampaikan penagihan atau permohonan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.776.249.750,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6
1. a.Sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp3.155.562.161,98 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu sembilan puluh delapan sen rupiah);
2. b.Tahun 2008 sebesar Rp1.104.345.469,00 (satu milyar seratus empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. c.Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), tetapi tidak ada realisasi pencairan anggaran; dan
4. d.Tahun 2018 sebesar Rp1.516.344.000,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.485.088.035,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT ( 11 / 235 /2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Hasil pengelolaan investasi yang dimaksud diharapkan dapat mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta menghasilkan keuntungan/laba yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai hasil pengembalian dan keuntungan investasi. Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon hingga saat ini masih terkonsentrasi pada bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD secara umum dipandang belum sesuai dengan harapan karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan baik yang bersifat regulasi, kebijakan, keuangan maupun operasional. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dilakukan dalam rangka pendirian BUMD dan penambahan modal/saham disetor kepada BUMD, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 331, Pasal 334 dan Pasal 339 mengamanatkan:

1.Pasal 331 ayat (3), “BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perusahaan Daerah”. 9
2.Pasal 334 ayat (1), “Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham”.
3.Pasal 339 ayat (1), “Perusahaan Perusahaan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah”. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menerima beberapa usulan penambahan setoran modal/saham dari BUMD, khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Dalam perencanaan penyertaan modal daerah dimaksud, telah dilakukan analisis yang melibatkan Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP) yang terdiri dari personil yang kompeten dan profesional, dengan usulan Penyertaan Modal seluruhnya sebesar Rp402.105.478.367,00 (empat ratus dua milyar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Dari usulan tersebut, penawaran sesuai dengan porsi saham eksisting kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebesar Rp5.708.838.285,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 112

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung program pelaksanaan pengembangan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 4
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp5.708.838.285,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). 5
(2)Penambahan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
(3)Penetapan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp1.677.100.930,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
2. b.Tahun 2023 sebesar Rp4.031.737.355,00 (empat milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Dalam hal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, tidak menyampaikan penagihan atau permohonan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penyertaan modal dimaksud dapat dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.776.249.750,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 6
1. a.Sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp3.155.562.161,98 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu sembilan puluh delapan sen rupiah);
2. b.Tahun 2008 sebesar Rp1.104.345.469,00 (satu milyar seratus empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
3. c.Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), tetapi tidak ada realisasi pencairan anggaran; dan
4. d.Tahun 2018 sebesar Rp1.516.344.000,00 (satu milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.485.088.035,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT ( 11 / 235 /2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Hasil pengelolaan investasi yang dimaksud diharapkan dapat mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta menghasilkan keuntungan/laba yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai hasil pengembalian dan keuntungan investasi. Investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon hingga saat ini masih terkonsentrasi pada bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja Investasi Pemerintah Daerah pada BUMD secara umum dipandang belum sesuai dengan harapan karena masih dihadapkan pada berbagai persoalan baik yang bersifat regulasi, kebijakan, keuangan maupun operasional. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dilakukan dalam rangka pendirian BUMD dan penambahan modal/saham disetor kepada BUMD, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 331, Pasal 334 dan Pasal 339 mengamanatkan:

1.Pasal 331 ayat (3), “BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perusahaan Daerah”. 9
2.Pasal 334 ayat (1), “Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham”.
3.Pasal 339 ayat (1), “Perusahaan Perusahaan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah”. Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menerima beberapa usulan penambahan setoran modal/saham dari BUMD, khususnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Dalam perencanaan penyertaan modal daerah dimaksud, telah dilakukan analisis yang melibatkan Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP) yang terdiri dari personil yang kompeten dan profesional, dengan usulan Penyertaan Modal seluruhnya sebesar Rp402.105.478.367,00 (empat ratus dua milyar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Dari usulan tersebut, penawaran sesuai dengan porsi saham eksisting kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebesar Rp5.708.838.285,00 (lima milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 112