DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
c.bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dilaksanakan sebagai upaya untuk pemenuhan modal dasar yang diharapkan sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang 2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 4 Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 5
7.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Cirebon adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda BPR Bank Cirebon:

a.pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Modal Dasar Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilakukan setoran Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), terdiri dari :
1. a.Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon, bahwa akumulasi Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp4.651.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
2. b.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 6 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
4. d.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
6. f.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
7. g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3)Dengan telah dipenuhinya setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terdapat sisa pemenuhan modal dasar pada Perumda BPR Bank Cirebon sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
(4)Untuk pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah Kota pada Perumda BPR Bank Cirebon dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); 7
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah); dan
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(5)Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka penyertaan modal dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal berupa barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Kelurahan Panjunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 1.185m2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp1.125.750.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Bisnis Plan yang 8 telah dilakukan oleh Perumda BPR Bank Cirebon dan analisa investasi oleh Tim Penasehat Analisa Investasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Cirebon secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Besaran dan waktu penyerahan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota dilakukan setelah dilaksanakan Audit atas Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 22 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT ( 12 / 236 /2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, diamanatkan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional mengenai pentingnya pengoptimalisasian investasi dan peran BUMD untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, serta menggali sumber potensi dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan daerah adalah Perumda BPR Bank Cirebon yang merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bentuk hukum bank perkreditan rakyat yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah berupa Perusahaan Umum Daerah. Perumda BPR Bank Cirebon memiliki peran penting yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil dan usaha mikro di sektor informal. Perumda BPR Bank Cirebon dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kebutuhan tanah, gedung, perlengkapan, peralatan dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang kegiatan usaha, dalam istilah investasi disebut Aset Tetap. Komponen operasional yang sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan perusahaan salah satunya adalah aset tetap berwujud seperti tanah dan bangunan sehingga memerlukan perhatian khusus untuk pengembangannya. 11 Salah satu kendala bagi Perumda BPR Bank Cirebon adalah kurangnya ketersediaan aset tetap untuk kegiatan operasional, dimana saat ini Perumda BPR Bank Cirebon menempati Kantor untuk operasional dengan luas gedung yang dimilikinya seluas ± 800m2 merupakan gedung dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pemberian hibah lahan dari pemerintah daerah setempat dirasa sangat terbatas, mengingat kegiatan operasionalnya yang kompleks termasuk jumlah karyawan dan nasabah yang semakin banyak mendorong Perumda BPR Bank Cirebon untuk menambah lahan demi meningkatkan pelayanan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dan untuk lebih meningkatkan kinerja Perumda BPR Bank Cirebon yang sehat, tangguh dan mandiri serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan penguatan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha Perumda BPR Bank Cirebon dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa aset tanah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berencana melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda BPR Bank Cirebon berupa barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Kelurahan Panjunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 1.185m2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp1.125.750.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan melakukan penambahan penyertaan modal daerah berupa barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah tersebut, diprioritaskan untuk penambahan bangunan dan aset serta renovasi tata ruang, dengan harapan dapat menambah efektifitas kinerja seperti diperlukannya tata ruang kantor yang lebih luas dan memadai, lokasi yang strategis untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah serta dapat lebih meningkatkan produktivitas SDM dalam bekerja secara maksimal. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 12

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
c.bahwa penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dilaksanakan sebagai upaya untuk pemenuhan modal dasar yang diharapkan sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusaaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 4 Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 5
7.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Cirebon adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda BPR Bank Cirebon:

a.pengembangan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Modal Dasar Perumda BPR Bank Cirebon ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilakukan setoran Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), terdiri dari :
1. a.Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon, bahwa akumulasi Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp4.651.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
2. b.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013 6 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
4. d.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.849.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
6. f.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
7. g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(3)Dengan telah dipenuhinya setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terdapat sisa pemenuhan modal dasar pada Perumda BPR Bank Cirebon sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah).
(4)Untuk pemenuhan modal dasar Pemerintah Daerah Kota pada Perumda BPR Bank Cirebon dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); 7
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah); dan
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(5)Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka penyertaan modal dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, oleh Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(2)Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Bisnis Plan yang 8 telah dilakukan oleh Perumda BPR Bank Cirebon dan analisa investasi oleh Tim Penasehat Analisa Investasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Cirebon secara langsung merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Besaran dan waktu penyerahan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota dilakukan setelah dilaksanakan Audit atas Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.