DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang meliputi Ketentuan Umum, Kebijakan Umum Pesantren, Fasilistasi Penyelenggaraan Pesantren, Tim Fasilitasi, Pengelolaan data danInformasi, Pendanaan, Kerja Sama, Partisipasi Masyarakat, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengwasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pesantren di Kota Cirebon perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan afirmasi dan pemberian fasilitas penyelenggaraan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
9.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
10.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
11.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kebijakan umum Pesantren;
b.fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
c.tim fasilitasi;
d.pengelolaan data dan informasi;
e.pendanaan;
f.kerja sama;
g.partisipasi masyarakat;dan
h.monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PESANTREN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(2)Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengembangan:
1. a.kajian;
2. b.keilmuan;dan
3. c.keahlian dan keterampilan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pesantren dalam:
1. a.fungsi pendidikan;
2. b.fungsi dakwah;dan
3. c.fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi unsur:
1. a.kiai;
2. b.santri;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musholla;dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pesantren tercatat dalam sistem informasi Pesantren di Kementerian Agama.

Pasal 6

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam;dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Kiai sebagai pemimpin tertinggi Pesantren dapat di bantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga pendidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat;dan/atau
2. b.pengelola Pesantren yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.

Pasal 8

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

(1)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

(1)Kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Mu’allimin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang dan/atau metode pembelajaran lain.
(2)Kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…