DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatrur Tenatng Ketentuan Umum, Prinsirp Cirebon Satu data, Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, Partisipasi Lembaga Negara Dan Badan Hukum Publik, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Cirebon Satu Data; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
15.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
19.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CIREBON SATU DATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
6.Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian Kota Cirebon.
7.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8.Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
9.Data Statistik adalah data yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan statistik.
10.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11.Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
12.Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13.Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
15.Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.
16.Forum Cirebon Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17.Portal Cirebon Satu Data adalah media berbagi pakai data di Kota Cirebon yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18.Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
19.Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
20.Walidata Pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
21.Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
23.Satu Data Tingkat Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Cirebon Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data agar implementasi Cirebon Satu Data linier dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
b.memenuhi kebutuhan dan ketersediaan data Pemerintah Daerah Kota melalui basis data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah;
c.mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran; dan
d.mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi geospasial daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Prinsip Cirebon Satu Data;
b.Penyelenggaraan Cirebon Satu Data;
c.Penyelenggara Cirebon Satu Data; dan
d.Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik.

BAB II

PRINSIP CIREBON SATU DATA

Pasal 5

(1)Cirebon Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2)Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.konsep;
2. b.definisi;
3. c.klasifikasi;
4. d.ukuran; dan
5. e.satuan.
(3)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(4)Penyusunan Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat dan dibatasi pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
(5)Metadata disusun oleh Produsen Data sebagai kelengkapan informasi yang menerangkan atas data dengan menggunakan struktur dan format baku.
(6)Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, data harus:
1. a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan sistem/artikulasi keterbacaan; dan
2. b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(7)Kode Referensi dan/atau Data Induk yang digunakan merujuk pada ketentuan Walidata Tingkat Pusat, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-perundangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CIREBON SATU DATA

Pasal 6

Penyelenggaraan Cirebon Satu Data terdiri atas:

a.perencanaan data;
b.pengumpulan data;
c.pemeriksaan data; dan
d.penyebarluasan data.

Pasal 7

(1)Perencanaan data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data.
(2)Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data yang meliputi:
1. a.penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan data daerah dan pusat; dan
2. b.penentuan Daftar Data Prioritas, Data Strategis, dan Data Penunjang sesuai dengan Daftar Data yang akan dikumpulkan.
(3)Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
1. a.Produsen Data untuk masing-masing data;
2. b.satuan;
3. c.Metadata; dan
4. d.jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
(4)Penentuan Daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota, arahan Forum Satu Data Indonesia, dan disepakati dalam Forum Cirebon Satu Data.

Pasal 8

(1)Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
1. a.mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dan/atau Gubernur Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. b.mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. c.memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
(2)Data Strategis merupakan data yang dikategorikan sebagai data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis daerah.
(3)Data Penunjang merupakan data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari data instansi lain.

Pasal 9

(1)Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
1. a.Standar Data;
2. b.Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Cirebon Satu Data;
3. c.periode dan jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
(2)Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
(3)Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai:
1. a.Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
2. b.Metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 10

(1)Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Cirebon Satu Data oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
(2)Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Cirebon Satu Data oleh Walidata Pendukung.
(3)Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…