DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, badan hukum, tempat kedudukan, nilai budaya dan lambang, maksud dan tujuan perusahaan, kegiatan usaha, wilayah usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, penugasaan pemerintah daerah kota kepada perumda air minum tirta giri nata, pembinaan dan pengawasan, asosiasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon yang bertujuan meningkatkan perekonomian daerah dan penyediaan pelayanan publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu penyesuaian badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum dengan dinamika perkembangan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
6.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Giri Nata adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kota.
7.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
9.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Giri Nata baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.untuk menyesuaikan badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon menjadi Perumda Air Minum Tirta Giri Nata;dan
2. b.sebagai anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.badan hukum, tempat kedudukan, nilai budaya dan lambang;
b.maksud dan tujuan perusahaan;
c.kegiatan usaha;
d.wilayah usaha;
e.jangka waktu berdiri;
f.modal;
g.organ dan pegawai;
h.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
i.perencanaan, operasional dan pelaporan;
j.penggunaan laba;
k.penugasan Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda Air Minum Tirta Giri Nata;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.asosiasi;dan
n.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

BAB II

BADAN HUKUM, TEMPAT KEDUDUKAN, NILAI BUDAYA DAN LAMBANG

Pasal 4

Dengan peraturan daerah ini, badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon disesuaikan menjadi Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Giri Nata berkedudukan di Daerah Kota.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Giri Nata wajib menetapkan nilai budaya dan logo lambang Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
(2)Nilai budaya dan logo lambang Perumda Air Minum Tirta Giri Nata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Maksud Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yaitu:
1. a.memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat Daerah Kota dan sekitarnya;
2. b.mewujudkan pemerataan pelayanan air minum;dan
3. c.menambah sumber pendapatan asli Daerah Kota.
(2)Tujuan Perumda Air Minum Tirta Giri Nata yaitu:
1. a.meningkatkan kinerja pelayanan air minum;
2. b.memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Daerah Kota;dan
4. d.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum Tirta Giri Nata melakukan kegiatan usaha:
1. a.menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum yang bersih, cukup, dan berkelanjutan bagi masyarakat;dan
2. b.menyelenggarakan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.
(3)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

BAB V

WILAYAH USAHA

Pasal 9

Wilayah kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Giri Nata meliputi masyarakat Daerah Kota dan sekitarnya.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Giri Nata didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017