DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan maka Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 2 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon yang dapat disingkat Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon yaitu BUMD yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi.
6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan
9.Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
11.Anggaran adalah Anggaran Perusahaan yang sudah disahkan oleh Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Perusahaan adalah :
1. a.turut serta mendukung program Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi;
2. b.memudahkan tersedianya obat-obatan alat kesehatan serta sediaan farmasi bagi masyarakat;dan
3. c.menumbuhkan perekonomian Kota; 4
(2)Tujuan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 4 Februari 1978.

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah Farmasi diberi nama Perumda Farmasi Ciremai.
(2)Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
(3)Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan obat- obatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota.
(4)Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan di bawah Walikota selaku pemilik modal.

BAB IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)Lapangan usaha Perusahaan meliputi :
1. a.Unit Apotik Ciremai;
2. b.Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) Ciremai;
3. c.Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Ciremai;
4. d.Unit Laboratorium Klinik Ciremai;dan
5. e.Unit usaha lain dibidang farmasi.
(2)Pengaturan pelaksanaan masing-masing lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

M O D A L

Pasal 6

(1)Modal disetor Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan sampai dengan saat Peraturan Daerah disahkan sebesar Rp 4.149.941.839,08 (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan sen rupiah) yang terdiri dari :
1. a.Modal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 sebesar Rp 250.000.000,00
2. b.Modal yang belum disetor Rp 58.160,92
3. c.Modal yang telah disetor Rp 249.941.839,08
4. d.Penyertaan sampai dengan tahun 2015 Rp 5.300.000.000,00
5. e.Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan sampai dengan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 5.549.941.839,08 (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan sen rupiah).
(2)Modal dasar Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Perusahaan dibentuk oleh Pemerintah Kota, didukung dengan organ kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan terdiri dari:
1. a.Walikota selaku pemilik;
2. b.Badan Pengawas;dan
3. c.Direksi;
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pegawai Tetap;dan
2. b.Tenaga Honorer atau tenaga kontrak.
(4)Pengaturan organisasi, struktur dan tata kelola Perusahaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan. 6
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
3. c.memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
4. d.mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;dan
5. e.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang dibentuk oleh Walikota.
(4)Mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan maka Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 2 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon yang dapat disingkat Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon yaitu BUMD yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi.
6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan
9.Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
11.Anggaran adalah Anggaran Perusahaan yang sudah disahkan oleh Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Perusahaan adalah :
1. a.turut serta mendukung program Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi;
2. b.memudahkan tersedianya obat-obatan alat kesehatan serta sediaan farmasi bagi masyarakat;dan
3. c.menumbuhkan perekonomian Kota; 4
(2)Tujuan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 4 Februari 1978.

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah Farmasi diberi nama Perumda Farmasi Ciremai.
(2)Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
(3)Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan obat- obatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota.
(4)Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan di bawah Walikota selaku pemilik modal.

BAB IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)Lapangan usaha Perusahaan meliputi :
1. a.Unit Apotik Ciremai;
2. b.Unit Pedagang Besar Farmasi (PBF) Ciremai;
3. c.Unit Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Ciremai;
4. d.Unit Laboratorium Klinik Ciremai;dan
5. e.Unit usaha lain dibidang farmasi.
(2)Pengaturan pelaksanaan masing-masing lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

M O D A L

Pasal 6

(1)Modal disetor Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan sampai dengan saat Peraturan Daerah disahkan sebesar Rp 4.149.941.839,08 (empat milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan sen rupiah) yang terdiri dari :
1. a.Modal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984 sebesar Rp 250.000.000,00
2. b.Modal yang belum disetor Rp 58.160,92
3. c.Modal yang telah disetor Rp 249.941.839,08
4. d.Penyertaan sampai dengan tahun 2015 Rp 5.300.000.000,00
5. e.Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan sampai dengan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 5.549.941.839,08 (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma delapan sen rupiah).
(2)Modal dasar Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Perusahaan dibentuk oleh Pemerintah Kota, didukung dengan organ kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan terdiri dari:
1. a.Walikota selaku pemilik;
2. b.Badan Pengawas;dan
3. c.Direksi;
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pegawai Tetap;dan
2. b.Tenaga Honorer atau tenaga kontrak.
(4)Pengaturan organisasi, struktur dan tata kelola Perusahaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan. 6
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
3. c.memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
4. d.mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;dan
5. e.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang dibentuk oleh Walikota.
(4)Mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1984