DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan Daerah Otonom dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, maka dipandang perlu diatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 2 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Izin adalah Izin Penyelengaraan Pelelangan Ikan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
8.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Perangakat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota.
10.Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Wali Kota untuk biaya administrasi lelang.
11.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12.Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah Kota.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
2. b.mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan;
3. c.memberdayakan nelayan;
4. d.mengoptimalkan pengelolan TPI; dan
5. e.mendapatkan data dan statistik perikanan;

BAB III

PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 3

(1)TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Lokasi TPI di Daerah Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
(3)TPI berada ditempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.
(4)Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
(5)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaanya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal Penyelenggaraan TPI yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan wajib membina dan mengawasi. 6

Pasal 4

(1)TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
2. b.mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
3. c.dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai, serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
4. d.mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
5. e.kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
6. f.dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
7. g.dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, serta diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
8. h.mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
9. i.mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
10. j.mempunyai tempat sampah yang mewadahi.
(2)TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Pelelangan Ikan dapat dilakukan secara :
1. a.luar jaringan (luring); 7
2. b.dalam jaringan (daring).
(2)Kegiatan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
(2)Hasil Ikan yang menerapkan rantai dingin dan penanganannya secara khusus, penjualannya dapat ditransaksikan secara langsung.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
1. a.mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
2. b.kegemaran atau hobi; dan
3. c.penelitian atau riset.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya lelang dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata Cara Pelelangan Ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota, dengan tata laksana sebagai berikut:
1. a.personalia unit Pelelangan Ikan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  1. 1.pimpinan TPI (manager);
  2. 2.kasir;
  3. 3.pencatat;
  4. 4.juru tawar;
  5. 5.juru timbang; dan
  6. 6.tata usaha. 8
2. b.jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kelancaran kerja, sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang;
3. c.pelaksanaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh pimpinan TPI (manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. d.menyelenggarakan administrasi Pelelangan Ikan dengan tertib dan teratur; dan
5. e.menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis TPI agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.
(2)Pimpinan TPI (manajer) bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelelangan Ikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pimpinan TPI (manajer) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Penyelenggara TPI wajib izin dari Wali Kota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan.
(3)Penandatangan perizinan dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
(4)Izin penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang Izin. 9
(6)Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan herregestrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Tata cara permohonan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan herregistrasi penetapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berdasarkan Daerah Otonom dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, maka dipandang perlu diatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Izin adalah Izin Penyelengaraan Pelelangan Ikan.
6.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7.Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
8.Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Perangakat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
9.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kota.
10.Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Wali Kota untuk biaya administrasi lelang.
11.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
12.Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Daerah Kota.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
2. b.mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan;
3. c.memberdayakan nelayan;
4. d.mengoptimalkan pengelolan TPI; dan
5. e.mendapatkan data dan statistik perikanan;

BAB III

PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 3

(1)TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Lokasi TPI di Daerah Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
(3)TPI berada ditempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan.
(4)Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
(5)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaanya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal Penyelenggaraan TPI yang dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan wajib membina dan mengawasi. 6

Pasal 4

(1)TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
2. b.mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
3. c.dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai, serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
4. d.mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
5. e.kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
6. f.dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
7. g.dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, serta diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
8. h.mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
9. i.mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
10. j.mempunyai tempat sampah yang mewadahi.
(2)TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kegiatan Pelelangan Ikan dapat dilakukan secara :
1. a.luar jaringan (luring); 7
2. b.dalam jaringan (daring).
(2)Kegiatan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI.
(2)Hasil Ikan yang menerapkan rantai dingin dan penanganannya secara khusus, penjualannya dapat ditransaksikan secara langsung.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
1. a.mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
2. b.kegemaran atau hobi; dan
3. c.penelitian atau riset.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya lelang dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tata Cara Pelelangan Ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA LAKSANA

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota, dengan tata laksana sebagai berikut:
1. a.personalia unit Pelelangan Ikan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  1. 1.pimpinan TPI (manager);
  2. 2.kasir;
  3. 3.pencatat;
  4. 4.juru tawar;
  5. 5.juru timbang; dan
  6. 6.tata usaha. 8
2. b.jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kelancaran kerja, sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang;
3. c.pelaksanaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh pimpinan TPI (manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. d.menyelenggarakan administrasi Pelelangan Ikan dengan tertib dan teratur; dan
5. e.menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis TPI agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.
(2)Pimpinan TPI (manajer) bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelelangan Ikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pimpinan TPI (manajer) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Perangkat Daerah yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Penyelenggara TPI wajib izin dari Wali Kota.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan.
(3)Penandatangan perizinan dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
(4)Izin penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang Izin. 9
(6)Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan herregestrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Tata cara permohonan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan herregistrasi penetapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.