DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Linfkup, Penyelenggaraan Kota Cerdas, Keamanan Informasi, Kerja Sama, Pelaksanaan, Sinergritas Kebijakan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Hak dan Kewajiban, Cirebon Satu Data, Prinsip Satu Data, Larangan, Sanksi Administartif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan kepada daerah untuk membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sehingga perlu diselenggarakan Kota Cerdas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 3
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kota Cerdas adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat.
7.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi yang memproses atau mengolah dan memproduksi informasi serta menyebarluaskan atau mempublikasikannya, seperti komunikasi media.
8.Integrasi adalah keterkaitan dari satu sistem informasi diambil oleh satu atau lebih antar Sub Sistem Informasi sehingga data secara rutin dapat melintas, menuju atau sistem yang lain.
9.Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 5 disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10.Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
12.Pengungkit (Enabler) adalah faktor yang secara individual dan kolektif mempengaruhi fungsi dan kinerja sebuah obyek penyelenggaraan Kota Cerdas.
13.Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance) adalah konsep atau langkah lanjutan dari e-Government dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
14.Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
15.Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy) adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
16.Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal 6 anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun.
17.Tata Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society) adalah masyarakat menggunakan ICT (Information Communication and Technology) sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
18.Tata Lingkungan Yang Cerdas (Smart Environtment) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
19.Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Cirebon yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
20.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Cirebon.
21.Pelaksana Layanan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan/atau bidang urusan pemerintahan yang diampu.
22.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
23.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
24.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25.Dunia Usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan manusia. 7

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Cirebon Kota Cerdas berasaskan pada :

a.keadilan;
b.pemberdayaan masyarakat;
c.keterpaduan;
d.partisipatif;
e.transparansi;
f.efektifitas dan efisiensi;
g.keamanan informasi; dan
h.asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mensinergikan kebijakan pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas; dan
c.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan;
b.mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat;
c.mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
d.mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan 8
e.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :

a.Penyelenggaraan Kota Cerdas;
b.Rencana Induk Cirebon Kota Cerdas;
c.Keamanan Informasi;
d.Partisipasi Pemangku Kepentingan;
e.Kerjasama;
f.Pelaksanaan;
g.Sinergitas Kebijakan;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Pembiayaan;
j.Larangan; dan
k.Sanksi Administratif.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Pasal 6

(1)Dalam Penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan layanan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance);
2. b.Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding);
3. c.Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy);
4. d.Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living); 9
5. e.Tata Masyarakat Yang Cerdas (Smart Society); dan
6. f.Tata Lingkungan Yang Cerdas (Smart Environtment)

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain :
1. a.peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi;
2. b.penyelenggaraan e-government;
3. c.penyelenggaraan transparansi publik; dan
4. d.penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang cerdas (smart governance) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas di Daerah Kota.
(3)Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Cerdas (Smart Governance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 10

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pembangunan dan pemasaran sistem pariwisata;
2. b.pembangunan dan pemasaran sistem bisnis;
3. c.pembangunan dan pemasaran potensi kota; dan
4. d.penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daya tarik di Kota Cirebon.
(3)Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Pemasaran Yang Cerdas (Smart Branding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.penyelenggaraan sistem usaha yang berdaya saing;
2. b.penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
3. c.penyelenggaran sistem transaksi keuangan; dan 11
4. d.penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Tata Perekonomian yang Cerdas (Smart Economy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat di Daerah Kota.
(3)Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Perekonomian Yang Cerdas (Smart Economy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
1. a.penyelenggaraan harmonisasi tata ruang wilayah;
2. b.penyelenggaraan akses ketersediaan makanan dan minuman sehat, pelayanan kesehatan, dan sarana prasarana olahraga;
3. c.penyelenggaraan sarana transportasi;
4. d.penyelenggaraan sistem transportasi; dan
5. e.penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kota.
(2)Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dalam rangka terlaksananya kelayakan taraf hidup masyarakat di Daerah Kota. 12
(3)Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata Kehidupan Yang Cerdas (Smart Living) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…