DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Umum Daerah Pasar perlu menangkap peluang usaha yang lebih menguntungkan, mewujudkan kemandirian serta meningkatkan peran sebagai sentra ekonomi yang memberi kemudahan pemenuhan sehari masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan fasilitas perpasaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 2 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon yaitu BUMD yang bergerak dibidang jasa pengelolaan dan pelayanan perpasaran di Kota Cirebon.
6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
9.Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
11.Anggaran adalah anggaran Perusahaan yang sudah disahkan oleh Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Perusahaan adalah :
1. a.turut serta mendukung program Pemerintah Kota dalam mewujudkan Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa;
2. b.menumbuhkan perekonomian daerah;
3. c.memudahkan tersedianya komoditas kebutuhan masyarakat;dan
4. d.mewujudkan tertatanya kegiatan perdagangan di lokasi pasar. 4
(2)Tujuan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas pasar;dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Pasar Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tanggal 2 Pebruari 1970 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984.

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah Pasar diberi nama Perumda Pasar Berintan.
(2)Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
(3)Perusahaan melakukan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan dan penyediaan fasilitas perpasaran yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota.
(4)Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan dibawah Walikota selaku pemilik modal.

BAB IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)Lapangan usaha Perusahaan meliputi :
1. a.pembangunan dan pengelolaan fasilitas perpasaran beserta penunjangnya;
2. b.pengelolaan parkir di areal pasar;
3. c.pengelolaan kebersihan dan keamanan di areal pasar;
4. d.pengelolaan sarana sanitasi umum di areal pasar;dan
5. e.usaha-usaha lainnya di bidang perpasaran yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengaturan pelaksanaan masing-masing lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perusahaan sejak didirikan adalah sebesar Rp. 1.574.532.498,48 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua, empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen) yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sebesar Rp 74.532.498,48 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon tanggal 2 Februari 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pasar;
2. b.sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
(2)Modal dasar Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Perusahaan dibentuk oleh Pemerintah Kota, didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan terdiri dari:
1. a.Walikota selaku pemilik;
2. b.Badan Pengawas;dan
3. c.Direksi.
(3)Pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pegawai Tetap;dan
2. b.Tenaga Honorer atau tenaga kontrak.
(4)Pengaturan organisasi, struktur dan tata kelola Perusahaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 6
(2)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
3. c.memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
4. d.mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;dan
5. e.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang dibentuk oleh Walikota.
(4)Mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Umum Daerah Pasar perlu menangkap peluang usaha yang lebih menguntungkan, mewujudkan kemandirian serta meningkatkan peran sebagai sentra ekonomi yang memberi kemudahan pemenuhan sehari masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan fasilitas perpasaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 2 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon yaitu BUMD yang bergerak dibidang jasa pengelolaan dan pelayanan perpasaran di Kota Cirebon.
6.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan.
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
9.Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
10.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
11.Anggaran adalah anggaran Perusahaan yang sudah disahkan oleh Walikota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Perusahaan adalah :
1. a.turut serta mendukung program Pemerintah Kota dalam mewujudkan Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa;
2. b.menumbuhkan perekonomian daerah;
3. c.memudahkan tersedianya komoditas kebutuhan masyarakat;dan
4. d.mewujudkan tertatanya kegiatan perdagangan di lokasi pasar. 4
(2)Tujuan Perusahaan adalah :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan fasilitas pasar;dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Pasar Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tanggal 2 Pebruari 1970 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984.

Pasal 4

(1)Perusahaan Umum Daerah Pasar diberi nama Perumda Pasar Berintan.
(2)Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota.
(3)Perusahaan melakukan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan dan penyediaan fasilitas perpasaran yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota.
(4)Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan dibawah Walikota selaku pemilik modal.

BAB IV

LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)Lapangan usaha Perusahaan meliputi :
1. a.pembangunan dan pengelolaan fasilitas perpasaran beserta penunjangnya;
2. b.pengelolaan parkir di areal pasar;
3. c.pengelolaan kebersihan dan keamanan di areal pasar;
4. d.pengelolaan sarana sanitasi umum di areal pasar;dan
5. e.usaha-usaha lainnya di bidang perpasaran yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Pengaturan pelaksanaan masing-masing lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(3)Untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perusahaan sejak didirikan adalah sebesar Rp. 1.574.532.498,48 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua, empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen) yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sebesar Rp 74.532.498,48 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon tanggal 2 Februari 1970 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pasar;
2. b.sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Pasar-Pasar Kota Cirebon.
(2)Modal dasar Perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)Perusahaan dibentuk oleh Pemerintah Kota, didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan terdiri dari:
1. a.Walikota selaku pemilik;
2. b.Badan Pengawas;dan
3. c.Direksi.
(3)Pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pegawai Tetap;dan
2. b.Tenaga Honorer atau tenaga kontrak.
(4)Pengaturan organisasi, struktur dan tata kelola Perusahaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 6
(2)Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyediakan waktu yang cukup;
2. b.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
3. c.memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
4. d.mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;dan
5. e.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang dibentuk oleh Walikota.
(4)Mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.