DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Giri Nata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah Kota.
8.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
9.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
10.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.
13.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18.Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
19.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang terdaftar dan menggunakan jasa air minum Perumda Air Minum.
20.Instalatur adalah suatu Badan Usaha bergerak di bidang instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Terminal air adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
22.Pancuran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dapat dilayani dengan sambungan langsung.
23.Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.
24.Tarif Air Minum adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan Perumda Air Minum.
25.Pendapatan air adalah tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter air dan pendapatan air lainnya selain perpipaan.
26.Pendapatan non air adalah pendapatan sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air lab, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil dan pendapatan non air lainnya.
27.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
28.Biaya adalah seluruh pembiayaan di luar tarip yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
29.Kas adalah Kas Perumda Air Minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan Perumda Air Minum meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
(2)Tujuan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum diberi wewenang untuk menyelenggarakan SPAM yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan pelayanan air minum bagi pelanggan dan masyarakat;
2. b.melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum;
3. c.melakukan perluasan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
4. d.mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; dan
5. e.melakukan partisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SPAM, Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut :

a.menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
d.memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
e.menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
c.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
d.memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
e.menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, dan
f.berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 6

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

a.memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
b.mendapatkan informasi tentang:
1. 1.struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
2. 2.kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Pasal 7

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b.menghemat penggunaan air minum;
c.turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
d.mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pasal 8

Perumda Air Minum memberikan pelayanan untuk kepentingan pelanggan dan masyarakat meliputi pendistribusian air minum yang dilakukan dalam bentuk :

a.sambungan langsung;
b.pancuran umum;
c.Hidran kebakaran;
d.Terminal Air; dan
e.sarana pelayanan lainnya.

Pasal 9

Jenis Pelanggan terdiri dari :

a.pelanggan sosial;
b.pelanggan rumah tangga;
c.pelanggan niaga;
d.pelanggan industri; dan
e.pelanggan lainnya.

Pasal 10

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perumda Air Minum.
(2)Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum.
(3)Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemasangan baru akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru dibayar.
(4)Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum memberikan penjelasan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah Kota.
8.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
9.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
10.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12.Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.
13.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
15.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18.Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
19.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang terdaftar dan menggunakan jasa air minum Perumda Air Minum.
20.Instalatur adalah suatu Badan Usaha bergerak di bidang instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Terminal air adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
22.Pancuran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dapat dilayani dengan sambungan langsung.
23.Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.
24.Tarif Air Minum adalah biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan Perumda Air Minum.
25.Pendapatan air adalah tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter air dan pendapatan air lainnya selain perpipaan.
26.Pendapatan non air adalah pendapatan sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air lab, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan penggantian meter rusak, pendapatan penggantian pipa persil dan pendapatan non air lainnya.
27.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
28.Biaya adalah seluruh pembiayaan di luar tarip yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
29.Kas adalah Kas Perumda Air Minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan Perumda Air Minum meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
(2)Tujuan pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN PERUMDA AIR MINUM

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum diberi wewenang untuk menyelenggarakan SPAM yang dimanfaatkan untuk masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan pelayanan air minum bagi pelanggan dan masyarakat;
2. b.melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum;
3. c.melakukan perluasan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
4. d.mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; dan
5. e.melakukan partisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan SPAM, Perumda Air Minum mempunyai hak sebagai berikut :

a.menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
b.menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
d.memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
e.menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
b.mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;
c.memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
d.memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
e.menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat, dan
f.berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 6

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

a.memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
b.mendapatkan informasi tentang:
1. 1.struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
2. 2.kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

Pasal 7

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b.menghemat penggunaan air minum;
c.turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan
d.mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Pasal 8

Perumda Air Minum memberikan pelayanan untuk kepentingan pelanggan dan masyarakat meliputi pendistribusian air minum yang dilakukan dalam bentuk :

a.sambungan langsung;
b.pancuran umum;
c.Hidran kebakaran;
d.Terminal Air; dan
e.sarana pelayanan lainnya.

Pasal 9

Jenis Pelanggan terdiri dari :

a.pelanggan sosial;
b.pelanggan rumah tangga;
c.pelanggan niaga;
d.pelanggan industri; dan
e.pelanggan lainnya.

Pasal 10

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perumda Air Minum.
(2)Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum.
(3)Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemasangan baru akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru dibayar.
(4)Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum memberikan penjelasan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.