DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daearh Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Pembiayaan , Peran Masyarakat Dan Swasta, Pembinaan Dan Pengawasan, Larangan, Penghargaan , Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase;
c.bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem Drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon (Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 3
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase. 4
8.Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
9.Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase perkotaan.
10.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
11.Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
12.Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan Konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase perkotaan.
13.Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
14.Sumur Resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
15.Kolam Retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
16.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air. 5
17.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
18.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
19.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik Sistem Drainase Perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan (pre-construction), pelaksanaan Konstruksi (construction) dan uji coba sistem (test commissioning).
20.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
21.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami perununan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
22.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
23.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
24.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. 6

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini acuan bagi Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi standar pelayanan;
b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.penyelenggaraan;
b.pembiayaan;
c.peran masyarakat dan swasta; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota. 7
(2)Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama antar daerah.
(3)Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Drainase.

Pasal 6

(1)Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
1. a.sistem teknis; dan
2. b.sistem non teknis.
(2)Sistem teknis Drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
(3)Sistem non teknis Drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap Sistem Teknis Drainase Perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang- undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
(4)Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Pasal 7

(1)Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi: 8
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detail design.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase.
(2)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana umum tata ruang kota;
3. c.tipologi kota/wilayah;
4. d.konservasi air; dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal sistem Drainase;
2. b.kajian, analisa Drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
4. d.rencana sistem jaringan Drainase perkotaan termasuk skema jaringan Drainase perkotaan;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan; 9
6. f.perencanaan dasar;
7. g.pembiayaan;
8. h.kelembagaan; dan
9. i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…