DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020); 6
29.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
30.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
31.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
32.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
33.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 8 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Iainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih Ianjut.
13.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dengan jaringannya atau UPTD Laboratorium Kesehatan Keliling Dinas Kesehatan Kota Cirebon meliputi upaya kesehatan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
14.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan di Puskesmas.
15.Puskesmas Keliling adalah sarana penunjang yang digunakan oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya.
16.Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, 9 rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap (out-patient).
17.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (in-patient).
18.Pelayanan Medis Kedokteran Kehakiman/Forensik Medikolegal adalah segala kegiatan/serangkaian kegiatan yang menyangkut keilmuan kedokteran/kesehatan yang komprehensif holistik dan penerapannya untuk kepentingan yuridis legal dan medicine, keterikatan keterpaduan pada dasar ilmu pengetahuan kedokteran dan hukum Pemeriksaan fisik- mental, tindakan medis/medikolegal, diagnosa, terapi kepada orang hidup, jenazah, speciment, barang bukti biologis, non biologis, rekam medis, pemberian dan pembuatan keterangan ahli, dokumen (visum etrepertum), akta-akta, medikolegal (surat keterangan klaim asuransi, kesehatan), konsultasi.
19.Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan dan pemeriksaan penunjang kesehatan.
20.Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21.Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas dan/atau bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
22.Pengobatan adalah upaya memulihkan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat bidan atas pelimpahan wewenang dokter.
23.Pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat atau bidan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko-sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 10
24.Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25.Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang bersifat tindakan pemeriksaan penunjang untuk menegakan diagnosa dan evaluasi terapi.
26.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
27.Alat canggih adalah alat bantu pemeriksaan dan tindakan medis dengan harga relatif mahal dan teknologi tinggi serta penggunaannya dengan keahlian khusus.
28.Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
29.Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
30.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsetvasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
31.Konsultasi medik adalah upaya untuk mendapatkan keputusan medis dalam rangka menegakkan diagnosa dan terapi.
32.Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
33.Rujukan adalah kiriman dari tenaga medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah daerah atau swasta. 11
34.Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicata, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi terapi.
35.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap diluar biaya makan minum.
36.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38.Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
39.Pemeriksaan bejana tekanan adalah pemeriksaan dari luar dan dalam baik menggunakan alat-alat bantu maupun tidak.
40.Pengujian adalah pemeriksaan dan semua tindakan untuk mengetahui kemampuan bahan dan konstruksi bejana tekanan.
41.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
42.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
43.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
44.Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Jenis Kendaraan Bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala, antara lain: Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
45.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan. 12
46.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;
47.Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau berupa kartu pintar (smart card) yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji.
48.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat atau berupa stiker hologram yang berisi data mengenai kode wilayah, kode jenis kendaraan, kode tahun pendaftaran uji berkala, dan nomor urut pengujian (nomor uji berkala) serta nomor kendaraan dan masa berlaku.
49.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
50.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
51.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
52.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
53.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
54.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
55.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 13
56.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
57.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
58.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
59.Penjustrian adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
60.Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau. dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
61.Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62.Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63.Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64.Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
65.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, 14 desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
66.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan.
68.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
69.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ntuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 15
73.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
75.Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. h.Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang;
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
10. j.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 16
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pelayanan Kesehatan Khusus, dan Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dihapus.
(2)Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi Rawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, penunjang diagnostik, dan layanan penunjang lainnya.
(3)Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan.
(4)Dalam hal pola pengelolaan keuangan Puskesmas dan Labkesda telah berubah menjadi BLUD, maka besaran tarif retribusinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD.

5.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 17
6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

7.Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Pasał 15, Pasał 16, Pasał 17, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasał 18, Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasał 19 dan Pasał 20 di hapus.
8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat berupa sewa petak makam, yang dikelola dan dimiliki Pemerintah Daerah Kota. 18

9.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri dari parkir reguler dan parkir berlangganan.

10.Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi:
11.Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) paragraf dan 6 (enam) ayat yakni Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi (Pasal 46A, Pasal 46B dan Pasal 46C), Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa (Pasal 46D) serta Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi (Pasal 46E), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan.

Pasal 46B

(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 19
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BLUD, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.

Pasal 46C

(1)Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
(2)Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur , Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 5
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020); 6
29.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 66);
30.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
31.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
32.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
33.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 8 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan Iainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih Ianjut.
13.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dengan jaringannya atau UPTD Laboratorium Kesehatan Keliling Dinas Kesehatan Kota Cirebon meliputi upaya kesehatan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
14.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan di Puskesmas.
15.Puskesmas Keliling adalah sarana penunjang yang digunakan oleh Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya.
16.Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, 9 rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap (out-patient).
17.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (in-patient).
18.Pelayanan Medis Kedokteran Kehakiman/Forensik Medikolegal adalah segala kegiatan/serangkaian kegiatan yang menyangkut keilmuan kedokteran/kesehatan yang komprehensif holistik dan penerapannya untuk kepentingan yuridis legal dan medicine, keterikatan keterpaduan pada dasar ilmu pengetahuan kedokteran dan hukum Pemeriksaan fisik- mental, tindakan medis/medikolegal, diagnosa, terapi kepada orang hidup, jenazah, speciment, barang bukti biologis, non biologis, rekam medis, pemberian dan pembuatan keterangan ahli, dokumen (visum etrepertum), akta-akta, medikolegal (surat keterangan klaim asuransi, kesehatan), konsultasi.
19.Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan kesehatan yang bersifat tindakan dan pemeriksaan penunjang kesehatan.
20.Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21.Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas dan/atau bekerja pada Pemerintah Daerah Kota.
22.Pengobatan adalah upaya memulihkan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat bidan atas pelimpahan wewenang dokter.
23.Pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat atau bidan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko-sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 10
24.Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25.Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang bersifat tindakan pemeriksaan penunjang untuk menegakan diagnosa dan evaluasi terapi.
26.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
27.Alat canggih adalah alat bantu pemeriksaan dan tindakan medis dengan harga relatif mahal dan teknologi tinggi serta penggunaannya dengan keahlian khusus.
28.Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
29.Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
30.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsetvasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
31.Konsultasi medik adalah upaya untuk mendapatkan keputusan medis dalam rangka menegakkan diagnosa dan terapi.
32.Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
33.Rujukan adalah kiriman dari tenaga medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah daerah atau swasta. 11
34.Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicata, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi terapi.
35.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap diluar biaya makan minum.
36.Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
38.Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
39.Pemeriksaan bejana tekanan adalah pemeriksaan dari luar dan dalam baik menggunakan alat-alat bantu maupun tidak.
40.Pengujian adalah pemeriksaan dan semua tindakan untuk mengetahui kemampuan bahan dan konstruksi bejana tekanan.
41.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
42.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
43.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
44.Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Jenis Kendaraan Bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala, antara lain: Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
45.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan. 12
46.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor;
47.Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau berupa kartu pintar (smart card) yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor wajib uji.
48.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat atau berupa stiker hologram yang berisi data mengenai kode wilayah, kode jenis kendaraan, kode tahun pendaftaran uji berkala, dan nomor urut pengujian (nomor uji berkala) serta nomor kendaraan dan masa berlaku.
49.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
50.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
51.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
52.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
53.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
54.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
55.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 13
56.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
57.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
58.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
59.Penjustrian adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
60.Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau. dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
61.Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
62.Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
63.Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
64.Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
65.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, 14 desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
66.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan.
68.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
69.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
70.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ntuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 15
73.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
75.Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf j sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. e.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. h.Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang;
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
10. j.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 16
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pelayanan Kesehatan Khusus, dan Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dihapus.
(2)Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi Rawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, penunjang diagnostik, dan layanan penunjang lainnya.
(3)Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan.
(4)Dalam hal pola pengelolaan keuangan Puskesmas dan Labkesda telah berubah menjadi BLUD, maka besaran tarif retribusinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pola Tarif Pelayanan BLUD.

5.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 17
6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

7.Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Pasał 15, Pasał 16, Pasał 17, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasał 18, Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasał 19 dan Pasał 20 di hapus.
8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

9.Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri dari parkir reguler dan parkir berlangganan.

10.Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesembilan A sehingga berbunyi:
11.Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) paragraf dan 6 (enam) ayat yakni Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi (Pasal 46A, Pasal 46B dan Pasal 46C), Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa (Pasal 46D) serta Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi (Pasal 46E), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan.

Pasal 46B

(1)Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 19
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BLUD, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.

Pasal 46C

(1)Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
(2)Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan.