DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Konservasi Sumber Baya Air yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Zona Konservasi Sumber Daya Air, Bentuk Konservasi Sumber Daya Air di Masing-Masing Zona, Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air, Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air, Pengawetan Air, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat maka sumber daya air perlu dilestarikan agar air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangungan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahannya yang mennjadi kewenangan daerah.
5.Pengelola Konservasi Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki sub urusan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk sumber daya air.
6.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan menambahkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
7.Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
8.Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
10.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13.Daya Rusak Air adalah Daya air yang dapat merugikan kehidupan.
14.Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
15.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16.Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
17.Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
18.Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
20.Tata Ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
21.Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
23.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
24.Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
25.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
26.Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat yang penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
27.Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air.
28.Sumur resapan air hujan adalah sarana untuk penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah.
29.Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.
30.Lubang Resapan Biopori adalah yang selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10-25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
31.Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
32.Pelaku Usaha adalah Orang perorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan konservasi air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Konservasi Sumber Daya Air.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan Sumber Daya Air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
2. b.melakukan pelestarian terhadap Sumber Daya Air agar tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan makhluk hidup akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
3. c.meningkatkan daya dukung, daya tampung dan fungsi Sumber Daya Air dalam mendukung kehidupan;
4. d.melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan/ banjir; dan
5. e.mengordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air antara unsur terkait.

BAB III

PENETAPAN ZONA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

Konservasi Sumber Daya Air pada suatu kawasan, ditetapkan dalam zona-zona sebagai berikut :

a.Zona Konservasi Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun, terdiri dari:
1. 1.Kawasan siap bangun yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan; dan
2. 2.Kawasan terbangun, merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya.
b.Zona Konservasi Kawasan Belum Terbangun merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih berupa lahan terbuka, terdiri dari:
1. 1.lahan kering;
2. 2.tegalan pekarangan;
3. 3.lahan basah; dan
4. 4.persawahan.
c.Penetapan batas masing-masing zona Konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BENTUK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI MASING- MASING ZONA

Pasal 4

Bentuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Air di masing- masing zona sebagai berikut:

a.Untuk zona Konservasi Sumber Daya Air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan/embung, lubang resapan biopori dan tanaman pohon/penghijauan; dan
b.Untuk zona Konservasi Sumber Daya Air kawasan belum terbangun berupa tanaman pohon/penghijauan.

BAB V

PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 5

(1)Perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dan pengawetan air mengacu pada pola pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah.
(2)Ketentuan tentang pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaanya berpedoman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon.
(3)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab :
1. a.merencanakan, melaksanakan dan memantau penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air;
2. b.mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
3. c.mengembangkan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan;
4. d.mengendalikan, mencegah dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air; dan
5. e.mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 6

(1)Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Daya Rusak Air.
(2)Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang di sebabkan oleh Daya Rusak Air.
(3)Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan pola pengelolaan Sumber Daya Air.
(4)Rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

(1)Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi Sumber Daya Air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pada seluruh wilayah Daerah Kota.
(2)Inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah oleh pengelola Konservasi Sumber Daya Air.
(3)Pelaksanaan inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan mengenai Konservasi Sumber Daya Air.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada setiap wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
(2)Perangkat Daerah yang berwenang mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air kepada pemilik kepentingan dalam Konservasi Sumber Daya Air.
(3)Rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
(4)Rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air pada setiap wilayah dirinci ke dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…