DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, Nama, dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal dan Saham, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
6.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
11.Direksi adalah organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
12.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
13.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) berikut perubahannya.
15.Modal Dasar adalah modal dasar Bank Cirebon yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), yang besarannya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam peraturan daerah dan/atau Anggaran Dasar.
16.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.nama, dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;dan
e.besarnya modal dasar.

BAB II

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, diubah badan hukum dan namanya menjadi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
(2)Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, status kepegawaian dan hubungan kerja kepegawaian, kepengurusan, permodalan, kegiatan usaha, termasuk segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, izin operasional dan izin-izin lainnya yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, beralih kepada PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat membuka:
1. a.kantor wilayah;
2. b.kantor cabang;
3. c.sentra keuangan khusus;
4. d.kantor kas;
5. e.terminal perbankan elektronik;dan
6. f.pelayanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;dan
5. e.memperoleh laba dan keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang;dan
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) juga dapat melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

Modal PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat bersumber dari:

a.penyertaan modal;
b.hibah;dan
c.sumber modal lainnya.

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Modal disetor PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebesar Rp28.708.285.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(3)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
(5)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

(1)Pemenuhan Modal Dasar PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…