DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Kota.
9.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
10.Direksi adalah direksi Perumda Air Minum.
11.Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum.
12.Tenaga Honorer adalah tenaga kerja yang diangkat karena tenaga dan keahliannya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perusahaan dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan Perumda Air Minum.
13.Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat karena kebutuhan perusahaan atau atas dasar pertimbangan lainnya yang diperlukan.
14.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan cadangan bertujuan.
16.Modal Dasar Perumda Air Minum adalah kekayaan daerah yang diserahkan kepada Perumda Air Minum, berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum, yang merupakan kekayaan Kota yang dipisahkan.
17.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
18.Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan tujuan.
19.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
20.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian yang menyelenggarakan dibidang kesehatan.
21.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
22.Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.
23.Air Limbah adalah semua Air bekas pemakaian kegiatan manusia seperti kegiatan sosial, rumah tangga, niaga, industri dan lain-lain tidak termasuk air hujan.
24.Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah yang meliputi jaringan air limbah dan instalasi pendukungnya sehingga air limbah dapat dibuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon.
(2)Perumda Air Minum sebagaimana dimakusd pada ayat (1) merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak terbagi atas saham.
(3)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan jasa pelayanan Air Minum yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(4)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(5)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan berada di bawah Wali Kota selaku pemilik modal.
(6)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan logo perusahaan dan maknanya sebagai identitas perusahaan.
(7)Ketentuan mengenai logo perusahaan dan maknanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan persetujuan Dewan Pengawas.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Bidang usaha Perumda Air Minum meliputi :
1. a.penampungan;
2. b.penjernihan; dan
3. c.penyaluran air minum.
(2)Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup usaha pengambilan Air secara langsung dari Air Baku.
(3)Penjernihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penjernihan Air Baku.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyaluran Air Minum secara lansung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum memiliki tugas pokok menyediakan jasa pelayanan SPAM.
(2)Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi :
1. a.pengembangan SPAM yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
2. b.pengelolaan SPAM yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan;
3. c.pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan Air Minum sesuai dengan tarip dan retribusi yang telah ditetapkan;
4. d.penyusunan laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.penyampaian laporan penyelenggaraan dan kinerja perusahaan kepada Pemerintah Kota.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum adalah merupakan seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi asset Perumda Air Minum, yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi modal dasar Perumda Air Minum, yang merupakan kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2)Modal Dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon adalah sebesar Rp.29.439.688.698,45 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh lima sen) setelah diaudit oleh akuntan publik tahun buku 2010 dinyatakan tetap.
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perumda Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon ini sebesar Rp.46.439.688.698,45 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh pelapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima sen).
(4)Akumulasi nilai aktiva sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.65.766.903.151,86 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh satu koma delapan enam sen).
(5)Akumulai nilai aset tetap sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.49.493.062.016,05 (empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh dua ribu enam belas koma lima sen) yang terdiri atas :
1. a.nilai buku bersih total aset tetap Air minum sebesar Rp.43.626.803.939,95 (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima sen); dan
2. b.nilai buku bersih total aset tetap Air Limbah sebesar Rp.5.866.258.076,10 (lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh enam koma sepuluh sen).
(6)Akumulasi nilai pasiva sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.65.766.903.151,86 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh enam sen).
(7)Akumulasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kota sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.46.439.688.698,45 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima sen) terdiri atas :
1. a.nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota yang berupa Air minum sebesar Rp.25.164.614.630,85 (dua puluh lima milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh koma delapan puluh lima sen); dan
2. b.nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota yang berupa Air Limbah sebesar Rp.21.275.074.068,60 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan koma enam puluh sen).
(8)Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber kekayaan Pemerintah Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
2. b.sumber keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan mengenai penambahan Modal Dasar Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Nilai buku bersih total aset tetap Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan nilai buku penyertaan modal Pemerinta Kota yang berupa Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b diserahkan dan dicatat dalam neraca Pemerintah Kota dan mengurangi nilai penyertaan modal dan nilai buku bersih total Perumda Air Minum.

8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sebelum melakukan pinjaman, Perumda Air Minum harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
(3)Dalam hal Perumda Air Minum menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka Perumda Air Minum wajib mengalokasikan dalam rencana kerja anggaran perusahaan dan membayar angsuran kepada Pemerintah Kota sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Perumda Air Minum dibentuk oleh Pemerintah Kota yang didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Wali Kota selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Struktur Organisasi Perumda Air Minum terdiri atas :
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Bidang;
3. c.Kepala Satuan;
4. d.Kepala Bagian;
5. e.Kepala Seksi; dan
6. f.Kepala Sub Seksi.
(4)Kepegawaian Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pegawai;
2. b.Tenaga Honorer; dan/atau
3. c.Tenaga Kontrak.
(5)Ketentuan mengenai organ, struktur dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

11.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota.
7.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Kota.
9.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
10.Direksi adalah direksi Perumda Air Minum.
11.Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku pada Perumda Air Minum.
12.Tenaga Honorer adalah tenaga kerja yang diangkat karena tenaga dan keahliannya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perusahaan dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan Perumda Air Minum.
13.Tenaga Kontrak adalah tenaga kerja yang diangkat karena kebutuhan perusahaan atau atas dasar pertimbangan lainnya yang diperlukan.
14.Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan cadangan bertujuan.
16.Modal Dasar Perumda Air Minum adalah kekayaan daerah yang diserahkan kepada Perumda Air Minum, berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum, yang merupakan kekayaan Kota yang dipisahkan.
17.Penyertaan Modal adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota untuk memenuhi modal dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
18.Laba Bersih adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak dan cadangan tujuan.
19.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
20.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan Kementerian yang menyelenggarakan dibidang kesehatan.
21.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
22.Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sistem fisik dari prasarana dan sarana air minum.
23.Air Limbah adalah semua Air bekas pemakaian kegiatan manusia seperti kegiatan sosial, rumah tangga, niaga, industri dan lain-lain tidak termasuk air hujan.
24.Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan mengelola air limbah yang meliputi jaringan air limbah dan instalasi pendukungnya sehingga air limbah dapat dibuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon.
(2)Perumda Air Minum sebagaimana dimakusd pada ayat (1) merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota dan tidak terbagi atas saham.
(3)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan jasa pelayanan Air Minum yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap di Kota dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(4)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(5)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direksi yang berkedudukan berada di bawah Wali Kota selaku pemilik modal.
(6)Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan logo perusahaan dan maknanya sebagai identitas perusahaan.
(7)Ketentuan mengenai logo perusahaan dan maknanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan persetujuan Dewan Pengawas.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Bidang usaha Perumda Air Minum meliputi :
1. a.penampungan;
2. b.penjernihan; dan
3. c.penyaluran air minum.
(2)Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup usaha pengambilan Air secara langsung dari Air Baku.
(3)Penjernihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup penjernihan Air Baku.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup penyaluran Air Minum secara lansung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum memiliki tugas pokok menyediakan jasa pelayanan SPAM.
(2)Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi :
1. a.pengembangan SPAM yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
2. b.pengelolaan SPAM yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan;
3. c.pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan Air Minum sesuai dengan tarip dan retribusi yang telah ditetapkan;
4. d.penyusunan laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.penyampaian laporan penyelenggaraan dan kinerja perusahaan kepada Pemerintah Kota.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum adalah merupakan seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi asset Perumda Air Minum, yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 26 Pebruari Tahun 1958 dan Peraturan Daerah Kotapradja Tjirebon tanggal 8 Mei Tahun 1963, beralih menjadi modal dasar Perumda Air Minum, yang merupakan kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2)Modal Dasar Perumda Air Minum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon adalah sebesar Rp.29.439.688.698,45 (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat puluh lima sen) setelah diaudit oleh akuntan publik tahun buku 2010 dinyatakan tetap.
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota pada Perumda Air Minum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon ini sebesar Rp.46.439.688.698,45 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh pelapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima sen).
(4)Akumulasi nilai aktiva sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.65.766.903.151,86 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh satu koma delapan enam sen).
(5)Akumulai nilai aset tetap sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.49.493.062.016,05 (empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh dua ribu enam belas koma lima sen) yang terdiri atas :
1. a.nilai buku bersih total aset tetap Air minum sebesar Rp.43.626.803.939,95 (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh lima sen); dan
2. b.nilai buku bersih total aset tetap Air Limbah sebesar Rp.5.866.258.076,10 (lima milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh enam koma sepuluh sen).
(6)Akumulasi nilai pasiva sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.65.766.903.151,86 (enam puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh enam sen).
(7)Akumulasi nilai penyertaan modal Pemerintah Kota sampai dengan catatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.46.439.688.698,45 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh lima sen) terdiri atas :
1. a.nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota yang berupa Air minum sebesar Rp.25.164.614.630,85 (dua puluh lima milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh koma delapan puluh lima sen); dan
2. b.nilai buku penyertaan modal Pemerintah Kota yang berupa Air Limbah sebesar Rp.21.275.074.068,60 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam puluh delapan koma enam puluh sen).
(8)Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Air Minum dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber kekayaan Pemerintah Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
2. b.sumber keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Ketentuan mengenai penambahan Modal Dasar Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengembangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sebelum melakukan pinjaman, Perumda Air Minum harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
(3)Dalam hal Perumda Air Minum menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka Perumda Air Minum wajib mengalokasikan dalam rencana kerja anggaran perusahaan dan membayar angsuran kepada Pemerintah Kota sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

10.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Perumda Air Minum dibentuk oleh Pemerintah Kota yang didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Wali Kota selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Struktur Organisasi Perumda Air Minum terdiri atas :
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Bidang;
3. c.Kepala Satuan;
4. d.Kepala Bagian;
5. e.Kepala Seksi; dan
6. f.Kepala Sub Seksi.
(4)Kepegawaian Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Pegawai;
2. b.Tenaga Honorer; dan/atau
3. c.Tenaga Kontrak.
(5)Ketentuan mengenai organ, struktur dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

11.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :